TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 6 Agustus 2024 dimulai dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin berharap aturan baru mengenai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rampung pada 1 September 2024.
Kemudian informasi mengenai Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.
Berita lainnya tentang ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut pemerintah terlalu ambisius menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Selain itu informasi tentang Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Terakhir respons Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:
1. Molor dari Jadwal, Nasib Pembatasan BBM Bersubsidi Kini Ada di Tangan Prabowo?
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin berharap aturan baru mengenai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rampung pada 1 September 2024. Jadwal itu mundur dari rencana sebelumnya pada 17 Agustus 2024 sebagaimana disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Waktu itu, Pak Luhut ingin seperti itu (berlaku mulai 17 Agustus). Tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapannya kita bisa lock semuanya 1 September, peraturan segala macamnya,” kata Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subsidi BBM di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.
Dia menyebut, pihaknya masih terus mempersiapkan kebijakan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi. Namun, lanjut dia, apabila tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, maka akan diteruskan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
Baca berita selengkapnya di sini.
