Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Honorarium, Tantiem dan Fasilitas yang Bakal Diterima Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN

image-gnews
Burhanuddin Abdullah. ANTARA/Rezza Estily
Burhanuddin Abdullah. ANTARA/Rezza Estily
Iklan

Tak hanya itu, remunerasi Dewan Komisaris juga termasuk tanggungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga total Rp75.888.000.000 untuk 15 Komisaris (termasuk pajak tantiem Dewan Komisaris penerima tantiem tahun buku 2022 yang diterima pada 2023). 

Sementara itu, tantiem bagi 13 Komisaris (mencakup Dewan Komisaris dan mantan Dewan Komisaris tahun buku 2022) pada 2023 mencapai Rp111.022.618.000. Dengan asumsi setiap orang mendapatkan porsi yang sama, maka masing-masing anggota Dewan Komisaris PLN menerima tantiem atau penghasilan dari keuntungan perusahaan sebesar Rp 8.540.201.384 per tahun. 

Untuk tahun buku 2023, PLN telah menggelontorkan anggaran hingga Rp217.893.000.000 untuk pembayaran remunerasi Dewan Komisaris. Berikut rinciannya:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Honorarium 12 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023): Rp23.159.000.000.

- Tantiem (bruto) 13 Komisaris (Dewan Komisaris dan mantan Dewan Komisaris tahun buku 2022): Rp111.022.618.000.

- Tunjangan transportasi 12 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023): Rp4.632.000.000.

- THR 10 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023): Rp1.930.000.000.

- Tanggungan PPh Pasal 21 untuk 15 Komisaris (termasuk pajak tantiem Dewan Komisaris penerima tantiem tahun buku 2022 yang diterima pada 2023): Rp75.888.000.000.

- Tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 12 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023): Rp1.261.000.000. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor:  KPPU Tunjuk Tiga Penasihat, Ada Mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Proyek Geothermal di Poco Leok, PLN Mengaku Sudah Sosialisasi dan Dapat Dukungan Warga

8 menit lalu

Kawasan Poco Leok di NTT. Shutterstock
Proyek Geothermal di Poco Leok, PLN Mengaku Sudah Sosialisasi dan Dapat Dukungan Warga

PLN memberikan tanggapan atas bentrokan yang kembali terjadi antara aparat gabungan dengan masyarakat adat Poco Leok 2 Oktober 2024.


Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

20 menit lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Alami Penurunan

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyalami anak-anak saat meninjau Pasar Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mengecek harga serta ketersediaan bahan pokok sekaligus untuk berpamitan ke warga. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Alami Penurunan

Indikator Politik menyampaikan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Namun mengalami penurunan.


Istana: Kepuasan Publik Tinggi jadi Energi Jokowi Pastikan Transisi ke Prabowo Lancar

1 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyapa warga saat meresmikan Bendungan Temef di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Istana: Kepuasan Publik Tinggi jadi Energi Jokowi Pastikan Transisi ke Prabowo Lancar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Jokowi menghormati berbagai catatan, menjelang pergantian pemerintah ke Prabowo.


Prabowo dan Gibran Sambut Jokowi saat Tiba di Lokasi HUT ke-79 TNI

2 jam lalu

Suasana di sekitar lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Prabowo dan Gibran Sambut Jokowi saat Tiba di Lokasi HUT ke-79 TNI

Rombongan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di venue utama peringatan HUT ke-79 TNI sekitar pukul 07.44 WIB.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

3 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK memeriksa lima saksi itu untuk tersangka Yofi Oktarisza.


Kadin Segera Rampungkan Penyusunan White Paper untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

3 jam lalu

Ketua KADIN yang juga ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Arsjad Rasjid berpidato saat acara pembukaan ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ABIS 2023 mengangkat tema ASEAN Centralilty: Inovating Toward Greater Inclusivity. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay
Kadin Segera Rampungkan Penyusunan White Paper untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan White Paper Kadin hampir rampung. Ada 7 Sektor yang jadi fokus utama Kadin dalam program pengembangan ekonomi Indonesia


Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menepis pertanyaan tentang kelanjutan dirinya di pemerintahan.


Wapres Ma'ruf Amin Berkelakar Singgung Zulhas Calon Menteri Prabowo

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Dalam sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju itu Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas dedikasi anggota kabinet, Panglima TNI dan Kapolri dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres serta mengingatkan untuk menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai baik berkaitan dengan serapan, administrasi pertanggung jawaban, dan kendala yang belum terselesaikan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Wapres Ma'ruf Amin Berkelakar Singgung Zulhas Calon Menteri Prabowo

Ma'ruf Amin mengatakan Zulhas akan kembali menduduki posisi menteri Prabowo Subianto.


Rekam Jejak PDIP Jadi Partai Oposisi di Luar Pemerintahan SBY

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri memimpin pengumuman nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepala Daerah yang diusung PDIP pada Pilkada 2024 berasal dari 169 daerah dengan rincian 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. TEMPO/Ilham Balindra
Rekam Jejak PDIP Jadi Partai Oposisi di Luar Pemerintahan SBY

PDIP pernah menjadi partai oposisi di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana kiprahnya?