Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akui Mahalnya Harga Obat di Indonesia, Menkes: Akan Dicari Penyebabnya Apa

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari solusi atas persoalan tingginya harga obat di Indonesia. Dia mengatakan persoalan harga obat menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Persoalan obat mahal itu juga sedang dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

"Tapi satu yang sudah kita lihat, sudah ketahui, memang harga obat di Indonesia lebih tinggi," kata Budi usai menghadiri rapat kerja di Komisi IX DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Saat ditanyai apa solusi atau kebijakan yang akan diambil, Budi menyatakan masih dalam pembahasan. Ia mengatakan akan segera membereskan persoalan ini. "Yang itu sabar dulu, kita masih koordinasikan," katanya.

Budi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal ketimbang di Malaysia atau Singapura. Kendati demikian, kata dia, masih perlu penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui persis penyebab harga obat yang mahal di Indonesia. "Bisa gara-gara pajak, gara-gara distribusi, gara-gara tata kelola. Sekarang kita mau coba rapikan berapa, sih, kontribusi masing-masing penyebab itu," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Budi juga mengatakan pemerintah Indonesia akan membahas persoalan ini dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Menurut Budi, hal itu perlu dilakukan agar bisa menemukan tolok ukur yang pas terkait biaya produksi obat-obatan dan alat kesehatan. "Itu akan kita rapikan lagi dengan negara-negara G20 dan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah dapat datanya, kita akan cari penyebabnya apa," ujarnya.

Sebelumnya, Budi mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan agar sistem industri kesehatan diperbaiki. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi yaitu harga obat yang tinggi, namun tidak sesuai dengan kondisi industri kesehatan dalam negeri. "Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun, supaya Indonesia bisa lebih resilience kalau ada pandemi lagi," kata Budi usai menghadiri rapat terbatas tersebut.

Pilihan editor: Titah Jokowi Bereskan Mahalnya Harga Obat dan Alat Kesehatan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkes: Baru 38 Persen Puskesmas yang Sediakan Layanan Kesehatan Jiwa

2 hari lalu

Ilustrasi puskesmas. dok.TEMPO
Kemenkes: Baru 38 Persen Puskesmas yang Sediakan Layanan Kesehatan Jiwa

Kementerian Kesehatan menggencarkan pelatihan skrining kesehatan jiwa kepada tenaga kesehatan, sebab baru ada 38 persen puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa.


KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

2 hari lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

KPK telah menahan dua tersangka, yakni PPK Puskris Kemenkes Budi Sylvana dan Dirut PT EKI Satrio Wibowo.


Terdapat 230 Ribu Kematian Akibat Kanker, Kemenkes Kampanyekan Vaksinasi HPV

2 hari lalu

Ilustrasi kanker (pixabay.com)
Terdapat 230 Ribu Kematian Akibat Kanker, Kemenkes Kampanyekan Vaksinasi HPV

Budi meluncurkan serangkaian inisiatif yang bertujuan meningkatkan akses terhadap deteksi dini kanker dengan mengandalkan kemitraan internasional.


Kemenkes Tekankan Pentingnya Skrining Kesehatan Mental di Puskesmas

4 hari lalu

Petugas kesehatan melakukan skrining warga yang akan divaksinasi COVID-19 di RPTRA Taman Gajah, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021. Pemprov DKI Jakarta melakukan vaksinasi COVID-19 bagi warga usia 18 tahun ke atas yang berada di RW rentan dan padat penduduk. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkes Tekankan Pentingnya Skrining Kesehatan Mental di Puskesmas

Kemenkes menyebutkan, tiga gangguan mental yang paling umum terjadi, yaitu kecemasan, depresi, dan skizofrenia.


Kemenkes Soroti Masalah Kesehatan Mental di Tempat Kerja

4 hari lalu

Ilustrasi wanita stres saat bekerja. Shutterstock
Kemenkes Soroti Masalah Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2024, Kementerian Kesehatan tekankan pentingnya kesehatan mental di tempat kerja.


Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

9 hari lalu

Ilustrasi perisakan/bullying. Shutterstock
Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

Kemenkes memberikan sejumlah rekomendasi kepada rumah sakit vertikal untuk memasang sistem fingerprint dan CCTV untuk mencegah perundungan.


Kemenkes Minta FK dan Rumah Sakit Buat Action Plan Cegah Perundungan

9 hari lalu

Ilustrasi perundungan di tempat kerja atau workplace bullying. Foto: Freepik.com
Kemenkes Minta FK dan Rumah Sakit Buat Action Plan Cegah Perundungan

Kemenkes minta rumah sakit vertikal dan Fakultas Kedokteran membuat action plan guna mencegah perundungan.


Kemenkes Akan Buat Aturan Labeling Kadar Gula, Garam, dan Lemak

12 hari lalu

FPC. Gula, Garam, Lemak. Shutterstock
Kemenkes Akan Buat Aturan Labeling Kadar Gula, Garam, dan Lemak

Kemenkes tengah menyusun Peraturan Menteri Kesehatan terkait implementasi penambahan label Gula, Garam, Lemak (GGL) dalam produk pangan.


Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

14 hari lalu

Ilustrasi perisakan/bullying atau penganiayaan. Shutterstock
Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

Permendikbud baru yang sedang disiapkan itu bertujuan agar kejadian perundungan seperti yang terjadi di PPDS Undip tidak terulang.


Kemenkes Sebut Penutupan PPDS untuk Cegah Intervensi Kasus Perundungan

14 hari lalu

Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan.
Kemenkes Sebut Penutupan PPDS untuk Cegah Intervensi Kasus Perundungan

Kemenkes menegaskan, penutupan sementara PPDS dilakukan sebagai upaya mitigasi dari intervensi.