TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menilai rencana pemerintah menaikkan bea masuk produk-produk dari Cina hingga 200 persen justru akan mempersulit importir resmi. Dengan begitu, impor ilegal dinilai akan membanjiri pasar Indonesia.
Ketua Umum HIPPINDO, Budiharjo Iduansjah, menuturkan selama ini peritel di bawah naungan organisasinya telah mematuhi peraturan dari pemerintah, dari mengurus perizinan pendirian toko hingga memasukkan barang impor. Namun, dia menyesalkan barang-barang impor yang beredar di masyarakat justru justru tak mematuhi peraturan.
“Dampak kebijakan pemerintah yang salah itu membuat kita tidak bisa bersaing,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.
Sekretaris Jenderal HIPPINDO Haryanto Pratantara mengatakan pemerintah harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah dari maraknya produk impor yang membanjiri pasar Indonesia. Menurut dia, impor banyak macamnya. Namun, impor yang mengganggu industri dalam negeri ialah produk-produk murah meriah tanpa kejelasan asal-muasalnya.
“Kita harus identifikasi masalah yang sesungguhnya. Jangan sampai masalah dan solusi tidak nyambung,” kata dia.
Bila isunya adalah produk-produk yang masuk secara ilegal, ia menilai pengenaan bea masuk hingga 200 persen tidak tepat sasaran. Sebab, kata dia, importir ilegal tidak melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah. Walhasil, importir resmi yang membayar pajak, bea masuk, rata-rata mempunyai toko, dan menyerap tenaga kerja terkena imbasnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina. Dia menyebut perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dan ketersediaan produk Cina di Indonesia, termasuk baja, tekstil, dan lain sebagainya.
“Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini,” kata Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
Pilihan Editor: Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024
