Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Sebut Gangguan PDNS Bisa Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Pemerintah

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Virus komputer yang memanfaatkan kematian Michael Jackson bergentayangan
Virus komputer yang memanfaatkan kematian Michael Jackson bergentayangan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar digital Anthony Leong menyesalkan adanya gangguan yang terjadi pada sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dia menyebut gangguan ini merupakan sebuah krisis besar yang berdampak luas hingga beberapa layanan terganggu, termasuk keimigrasian.

"Ini masalah besar dan seharusnya bisa diantisipasi. Apakah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menaungi PDN sudah memiliki manajemen krisis untuk memitigasi masalah PDN?” kata Anthony dalam keterangan tertulis pada Senin, 25 Juni 2024. 

Anthony menyebut Kemenkominfo harus menjelaskan duduk persoalan dari masalah ini. Dia menyebut persoalan ini mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Karena mempertaruhkan kepercayaan publik kepada pemerintah," kata dia. 

Direktur PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) itu menekankan pentingnya transparansi dari pihak Kemenkominfo dalam menangani masalah ini. Ia juga mendesak secepatnya ada penjelasan kepada publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Dia menilai ketidakjelasan ini hanya akan memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Pengelola PDN maupun para pengguna seperti kementerian dan lembaga lainnya seharusnya memiliki manajemen risiko yang baik, sehingga mitigasi bisa langsung berjalan begitu ada gangguan. Ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena dampaknya langsung dirasakan publik, salah satunya pada layanan imigrasi," kata Anthony.

Anthony menyebut gangguan pada PDN sangat fatal dan seharusnya tidak boleh terjadi, terutama saat pemerintah akan mulai menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 
"Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan baik, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi dan memberikan layanan yang aman dan efisien akan semakin menurun," jelasnya.

Anthony berharap Kemenkominfo bisa segera memberikan solusi konkret dan memastikan bahwa sistem PDN dapat beroperasi kembali dengan normal dan aman. Masalah ini menjadi sorotan utama karena menunjukkan kelemahan dalam sistem pengelolaan data nasional yang seharusnya menjadi tulang punggung berbagai layanan publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Perbaikan sistem dan peningkatan manajemen risiko adalah langkah krusial yang harus segera diambil pemerintah untuk menjaga kepercayaan dan keamanan publik," pungkasnya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian sebelumnya mengonfirmasi penyebab gangguan server PDNS yang berdampak pada sistem imigrasi dan ratusan intansi lainnya, disebabkan oleh serangan siber ransomware. “Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cheaper Ransomware,” katanya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.

Hinsa menuturkan, ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0, mengingat sifat ransomware yang terus berkembang. “Ini yang terbaru yang setelah kami lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kami ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian yang lain,” katanya.

Saat ini BSSN, Kominfo, Cybercrime Polri, dan Telkom Sigma bekerjasama memulihkan seluruh server dan mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan barang bukti yang kondisinya terenkripsi.

Pilihan editor: Rupiah Melemah di Awal Pekan, Level di Rp 15.708 per 1 Dolar AS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

5 jam lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

13 jam lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

Sosok Hokky Situngkir yang dilantik jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo kemarin dikenal sebagai Bapak Kompleksitas Indonesia.


Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

13 jam lalu

Hokky Situngkir launch. Doc. KOMUNIKA ONLINE
Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi langsung memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir sehari setelah dilantik.


Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

14 jam lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

Budi Arie Setiadi melantik Hokky Situngkir sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika yang baru.


KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik

17 jam lalu

Ilustrasi buzzer. Shutterstock
KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik

Kelompok buzzer acapkali menyerang mahasiswa dan akademisi yang tengah mengkritik pemerintah.


Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

1 hari lalu

Jaksa Penuntut Umum (JPU ) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan base transciever station (BTS) 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Jaksa menuntut eks pejabat pembuat komitmen Kementerian Kominfo dengan hukuman 7 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G.


Bekas Anak Buah Johnny G. Plate Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G

2 hari lalu

Jaksa Penuntut Umum (JPU ) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan base transciever station (BTS) 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Bekas Anak Buah Johnny G. Plate Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa menuntut Tenaga Ahli Menteri Kominfo, Walbertus Natalius Wisang dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus korupsi BTS 4G.


Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

2 hari lalu

Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza (tengah) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo Elvano Hatorangan, Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza, dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan program Bakti Kominfo di lingkungan Kemenkominfo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo, Feriandi Mirza, 6 tahun penjara


Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

3 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

Budi Arie mengatakan inspeksi mendadak ini juga untuk memastikan penguatan keamanan siber dilakukan dengan optimal.


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

3 hari lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo