TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, menepis kabar pasangan presiden-wakil presiden terpilih itu akan menaikkan rasio utang terhadap PDB menjadi 50 persen. Dia menyebut kabar dari salah satu media itu misinformasi.
“Berita Bloomberg itu misinformasi,” kata Politikus Partai Amanat Nasional itu saat dihubungi pada Selasa, 18 Juni 2024.
Drajad menyebut Prabowo dan Tim Kampanye Nasional tak pernah menyatakan akan menaikkan rasio utang itu di forum apapun. Dia menyayangkan salah satu media itu tak menyebut sumber terkait usulan menaikkan rasio utang 50 persen ini.
Dalam debat calon presiden pada 7 Januari 2024 lalu Prabowo sempat berkata tidak ada masalah jika rasio utang menyentuh angka 50 persen terhadap PDB. Meski demikian, Drajad keberatan jika pernyataan tersebut dianggap sebagai rencana menaikkan rasio utang. "Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu jangan dipelintir," ujarnya.
Mengutip Reuters, berita mengenai rencana kenaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB oleh Prabowo semula diberitakan oleh situs Bloomberg News. Dalam laporan Bloomberg disebut salah seorang sumber memaparkan rencana Prabowo mengerek rasio utang selama masa kepemimpinannya.
Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono juga membantah hal tersebut. "Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata dia kepada Reuters, Sabtu, 16 Juni 2024.
Sebelumnya, Drajad mengatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir dengan pemberitaan tersebut. Ia memastikan program-program Prabowo dan wakilnya akan dilakukan secara bertahap baik waktu maupun cakupannya dan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. "Jadi tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal," kata dia.
Drajad mengatakan, pembayaran utang jatuh tempo yang akan berlaku pada masa pemerintahan Prabowo memang akan membuat beban APBN semakin berat. Namun ia menjamin tim ekonomi Prabowo-Gibran nantinya akan sangat disiplin mengelola utang. Drajad mengatakan Prabowo tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang berat.
ADIL AL HASAN | ILONA ESTERINA
Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang