Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di PT Taspen, Ini Profil PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

image-gnews
Taspen berhasil masuk dalam TOP 45 Inovasi Layanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Taspen berhasil masuk dalam TOP 45 Inovasi Layanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Keuangan PT  Asabri (Persero), Helmi Imam Satriyono memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 14 Juni 2024 di Gedung KPK, Jakarta. Helmi diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT Taspen (Persero) periode 2018-2020. 

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih atau Antonius Kosasih Direktur Utama PT Taspen telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan tindak korupsi terkait investasi fiktif senilai Rp1 triliun di PT Taspen Tahun Anggaran 2019. Berikut profil dari PT Taspen. 

Profil PT Taspen

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT Taspen adalah penyelenggara Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Dilansir dari laman resmi PT. Taspen, badan usaha milik negara (BUMN) ini bermula dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Konferensi ini pun menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. 

Dalam Keputusan tersebut, pemerintah menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purna bakti. Kemudian, pada 17 April 1963, pemerintah mendirikan Perusahaan Negara (PN) Taspen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1963. Adapun, program-program yang dijalankan telah ditentukan dalam PP Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri.

Kemudian, pada 1970, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.749/MK/IV/11/1970 PN Taspen bertransformasi menjadi Perusahaan Umum. Baru pada 1981, terjadi peningkatan status dari Perusahan Umum menjadi Perseroan berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 1981. 

Pada 2014, dalam rangka memfokuskan diri sebagai perusahaan yang melayani jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, pemerintah menerbitkan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut kemudian diubah dalam PP Nomor 66 Tahun 2017. 

Mulai 1 Juli 2015, PT Taspen telah mengelola Program Asuransi Sosial yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan laman resmi PT Taspen, perusahan ini telah mempunyai 57 Kantor Cabang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. 

Pada 31 Desember 2018, terdapat 5 lembaga yang bekerja sama dalam menggunakan database Perusahaan sebagai pusat informasi ASN. Lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Perusahaan yaitu Badan Peimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM), Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara antara PT Taspen dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang sinergi layanan berbasis elektronik bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun, PT Taspen memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang Unggul, Terpercaya dan Berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan Peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia.

Misi

Memastikan terwujudnya Layanan Terbaik dan Investasi yang Andal serta Kepemimpinan Inovasi Bisnis dan Transformasi Digital dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

MICHELLE GABRIELA  | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Kilas Balik Kasus Dugaan Korupsi Investasi Bodong di PT Taspen, Siapa Terlibat?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

27 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


PT Asabri Bayarkan Rp 17,2 Triliun ke 484 Ribu Peserta Program Pensiun Tahun Lalu

2 hari lalu

Gedung Asabri. TEMPO/Muhammad Hidayat
PT Asabri Bayarkan Rp 17,2 Triliun ke 484 Ribu Peserta Program Pensiun Tahun Lalu

PT Asabri (Persero) telah membayar program pensiun kepada 484 ribu peserta dengan total pembayaran Rp 17,2 triliun pada 2023.


Harga Emas Antam Naik Rp 6.000 Jadi Rp 1.386.000 per Gram

3 hari lalu

Petugas menunjukkan emas batangan yang dijual di Butik Emas Antam, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Harga Emas Antam Naik Rp 6.000 Jadi Rp 1.386.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini naik Rp 6.000 menjadi Rp 1.386.000 per gram.


Dosen Pegawai Negeri Sipil Sulit Meraih Gelar Guru Besar dibanding Politisi

3 hari lalu

Sejumlah dosen mengalami hambatan saat mengajukan diri sebagai guru besar. Hal ini kontras dengan para politikus yang kini dengan mudah meraih status guru besar.
Dosen Pegawai Negeri Sipil Sulit Meraih Gelar Guru Besar dibanding Politisi

Sejumlah dosen pegawai negeri sipil mengalami hambatan saat mengajukan diri sebagai guru besar. Hal ini kontras dengan para politisi


PT Asabri Ajukan PMN Rp 3,61 T untuk Atasi Ekuitas Negatif hingga Kekurangan Aset Investasi

4 hari lalu

Gedung Asabri. TEMPO/Muhammad Hidayat
PT Asabri Ajukan PMN Rp 3,61 T untuk Atasi Ekuitas Negatif hingga Kekurangan Aset Investasi

PT Asabri (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,61 untuk anggaran tahun 2025.


OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028

5 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta kemarin.


Sri Mulyani: Defisit APBN Semester I Rp 77,3 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Defisit APBN Semester I Rp 77,3 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juni 2024 mencapai Rp 77,3 triliun.


Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

6 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

Anggaran gaji kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dari APBD Desa. Bagaimana syarat menjadi kepala desa?


DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta tambahan anggaran Rp 589,9 triliun. Ini tanggapan Sri Mulyani.


Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan
Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 454,5 triliun.