Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Sidang SYL: Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan dan Klaim Pungutan Atas Perintah Presiden

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL penuh kontroversi. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut dituding memanfaatkan jabatan untuk keluarga seperti mengangkat cucu atau penyanyi dangdut sebagai staf dan terakhir menyebut pemungutan uang ke anak buahnya sebagai perintah Presiden Jokowi.

Dalam sidang kasus korupsi yang dijalaninya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024, SYL mengatakan bahwa kebijakan yang ia ambil ketika menjabat sebagai Mentan merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi, menyusul peringatan krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan fenomena El Nino.

Kebijakan tersebut adalah memungut uang dari pejabat eselon I Kementan dengan dalih untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Ia pun mengaku terzalimi atas kesaksian para bawahannya di Kementan yang dinilai menyudutkan dirinya.

Politikus Partai NasDem itu menyesalkan sikap para eselon I Kementan yang tidak menanyakan langsung padanya soal pungutan-pungutan atau uang sharing, dan justru percaya pada ancaman pemecatan jika tidak mengumpulkan uang yang dimaksud.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membantah pernyataan SYL bahwa Presiden Jokowi memerintahkan penarikan uang di kementerian.

"Tidak benar ada instruksi Presiden dalam rapat kabinet kepada para menteri/kepala lembaga untuk menarik uang dari bawahan atau staf dalam penanggulangan krisis pangan akibat pandemi dan El Nino," kata Dini melalui pesan singkatnya, Kamis, 13 Juni 2024.

Dia menjelaskan bahwa setiap instruksi Presiden dan penggunaan diskresi oleh para pembantu presiden untuk menanggulangi suatu permasalahan harus dimaknai dan dibatasi sesuai prosedur diskresi yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, yang tidak boleh melampaui wewenang menteri/kepala lembaga, serta dilaporkan kepada Presiden selaku atasannya.

"Setiap penarikan uang atau pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat atau aparatur sipil negara untuk kepentingan pribadi merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana," ujar Dini.

Dalam kasus tersebut, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Sebelumnya, SYL minta Jokowi dihadirkan sebagai saksi meringankan. Namun permintaan ini ditolak oleh Presiden.

Dini Purwono menilai permintaan tersebut tidak relevan. "Menurut kami permintaan tersebut tidak relevan," kata Dini, Sabtu lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dini menjelaskan bahwa proses persidangan yang tengah dijalani SYL adalah terkait dengan dugaan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas pribadi, dan bukan dalam rangka menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai pembantu Presiden.

Dian pun menegaskan bahwa hubungan Presiden dengan para pembantunya adalah sebatas hubungan kerja guna menjalankan pemerintahan.

"Presiden tidak dalam kapasitas untuk memberikan tanggapan atau komentar apa pun terkait dengan tindakan pribadi para pembantunya," ujar Dini.

Dari Penyanyi Dangdut sampai Duren Musang King

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan, uang saweran yang terkumpul sejak 2020 sampai dengan 2023 sebanyak Rp 6,8 miliar.

Uang sharing tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan SYL, mulai dari pengadaan sembako, sumbangan bencana, sewa pesawat, pembiayaan perjalanan dinas ke Papua dan Arab Saudi, termasuk di dalamnya Ibadah Umrah yang dilakukang ditengah-tengan perjalanan dinas.

Saksi Rininta Octarini, protokol Mentan era SYL, mengatakan sempat terdapat permintaan dari Syahrul untuk meningkatkan honor cucunya saat bertugas di Kementerian Pertanian menjadi Rp10 juta dari sebelumnya sebesar Rp4 juta.

Rini mengungkapkan cucu SYL, Andi Tenri Bilang (Bibi) sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Sekretariat Jenderal di Bidang Hukum Kementan saat SYL menjabat.

Ada juga aliran dana untuk penyanyi Nayunda Nabila yang disebut menerima uang dari SYL sebesar Rp50 juta sampai Rp100 juta saat mengisi acara Kementerian Pertanian, hingga dijadikan SYL sebagai honorer di Kementan dan digaji Rp4,3 juta per bulan.

Saksi lain, Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian Wisnu Haryana, yang mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengirim durian seharga Rp 20 juta hingga Rp 40 juta ke rumah dinas  Menteri Pertanian periode 2019–2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Wisnu menjelaskan, permintaan pengiriman durian itu biasanya disampaikan oleh Panji Hartanto selaku ajudan SYL. Durian itu kemudian dikirim  umah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Pilihan Editor Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

44 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Siapa penerima dan apa manfaatnya?


Jokowi Terima Pejabat Tinggi Bank Dunia di Istana, Ini yang Dibahas

48 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 tersebut mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang bertujuan untuk memperkuat diplomasi parlemen dalan membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik di bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekopnomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Terima Pejabat Tinggi Bank Dunia di Istana, Ini yang Dibahas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Managing Director of Operations World Bank, Anna Bjerde, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore.


Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

1 jam lalu

Tangkapan layar produk roti Okko dari situ resmi www.rotiokko.com
Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

BPOM menyatakan pencabutan izin edar roti Okko bisa dibatalkan. Syaratnya, produsen dapat memperbaiki proses produksi sesuai standar yang berlaku.


Silmy Karim Targetkan 1.000 WNA Dapat Golden Visa Tahun Ini

2 jam lalu

Silmy Karim. Instagram
Silmy Karim Targetkan 1.000 WNA Dapat Golden Visa Tahun Ini

Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan saat ini telah ada 300 warga negara asing atau WNA yang menerima Golden Visa Indonesia.


Diberi Golden Visa oleh Presiden Jokowi, Shin Tae-yong Bilang Begini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis (25/7), meluncurkan Golden Visa Indonesia untuk memberi kemudahan warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Presiden Jokowi didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly menyerahkan Golden Visa kepada Pelatih Timnas Shin Tae-yong. ANTARA/Dok. Kemenkumham Jateng
Diberi Golden Visa oleh Presiden Jokowi, Shin Tae-yong Bilang Begini

Pelatih Tim Nasional sepak bola Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.


3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

4 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

Beredar informasi, Jokowi berpotensi memimpin Dewan Pertimbangan Agung, siapa lagi sosok lainnya?


Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

5 jam lalu

Anwar Abbas. mui.or.id
Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang.


Golden Visa Diklaim Mudahkan Investasi bagi WNA, Jokowi Minta Tak Ada Orang Berbahaya yang Lolos

6 jam lalu

ilustrasi visa (pixabay.com)
Golden Visa Diklaim Mudahkan Investasi bagi WNA, Jokowi Minta Tak Ada Orang Berbahaya yang Lolos

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kemudahan investasi dan berkarya bagi warga negara asing melalui Golden Visa Indonesia mesti melalui seleksi ketat.


Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

7 jam lalu

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut banyak oknum terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Mei Leandha
Kepala BP2MI Ungkap Inisial T yang Kendalikan Judi Online di Indonesia dari Kamboja

Kepala BP2MI menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online.


Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

7 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan

"Belum ada rapat mengenai itu," kata Presiden Jokowi soal wacana kendaraan wajib asuransi.