Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asosiasi Tekstil dan Alas Kaki Minta Pemerintah Berlakukan Lagi Lartas Produk Impor Tekstil

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Benang dan Serat Filamen Indonesia (APSYFI), dan sejumlah asosiasi lainnya menggelar konferensi pers di Graha Surveyor Indonesia, Senin, 18 Maret 2024. Konferensi pers itu ditujukan untuk merespons kebijakan pemerintah soal impor yang tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang memperbarui Permendag Nomor 36 Tahun 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Benang dan Serat Filamen Indonesia (APSYFI), dan sejumlah asosiasi lainnya menggelar konferensi pers di Graha Surveyor Indonesia, Senin, 18 Maret 2024. Konferensi pers itu ditujukan untuk merespons kebijakan pemerintah soal impor yang tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang memperbarui Permendag Nomor 36 Tahun 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Gabungan Pengusaha Industri Alas Kaki Nusantara mengusulkan supaya pemerintah kembali menerapkan larangan dan pembatasan (lartas) produk impor tekstil, guna menjaga daya saing industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024, mengatakan peta persaingan industri tekstil secara global sangat ketat, sehingga pemberlakuan relaksasi impor melalui Permendag No 8/2024 berpotensi dapat mengganggu kontribusi sektor tekstil terhadap perekonomian dan kuantitas penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu pihaknya meminta Kementerian Perindustrian yang dalam hal ini sebagai lembaga teknis, untuk mempertahankan aturan soal lartas melalui pertimbangan teknis (pertek). "Karena itu salah satu cara untuk memastikan perlindungan negara kepada industri," katanya.

Adapun API mencatat utilitas sektor tekstil saat ini mencapai 60 persen, dan akan terus menurun apabila relaksasi itu terus diberlakukan. Itu karena pihaknya memproyeksikan 1-2 juta pakaian impor bisa masuk ke pasar domestik.

Lebih lanjut Ketua Gabungan Pengusaha Industri Alas Kaki Nusantara David Chalik mengatakan, sebelum adanya relaksasi, pihaknya banyak mendapatkan permintaan pembuatan sepatu yang merupakan hasil buatan industri dalam negeri. Namun setelah pelonggaran diberlakukan, para konsumen lebih memilih untuk menggunakan produk impor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan peningkatan pengawasan terhadap produk impor tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk kulit dan alas kaki bisa membuat kinerja sektor tersebut semakin meningkat. "Kami optimistis pertumbuhan industri tekstil, kulit, dan alas kaki akan berjaya, meningkat lebih besar lagi apabila bersamaan dengan itu persoalan penjagaan impor ilegal dan pengawasan pasar sesuai aturan berlaku terhadap impor lebih masif untuk ditingkatkan pengawasannya," kata Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Adie Rochmanto Pandiangan di Jakarta, Senin, 3 Juni.

Pihaknya berharap adanya pengawasan secara paralel yang mengawasi secara ketat aktivitas jual beli barang impor bekas (thrifting) di dalam negeri. Hal itu karena Kemenperin mengasumsikan adanya impor ilegal produk TPT yang tidak tercatat, mengingat adanya selisih data antara total impor yang dilaporkan dalam negeri, dengan biro statistik negara lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Memasuki Kuartal IV, GAPMMI Minta BI Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen

8 jam lalu

Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman, saat ditemui di Artotel Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Memasuki Kuartal IV, GAPMMI Minta BI Pertahankan Suku Bunga 6,25 Persen

GAPMMI meminta BI tetap mempertahankan suku bunga di angka 6,25 persen


Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

13 jam lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. kemenparekraf.go.id
Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

Bantuan fiskal dengan meniadakan pajak hingga kemudahan perizinan diberikan bagi investor yang berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus (KEK).


Kemenperin Sita 25.257 Speaker Aktif Impor dari Cina Senilai Rp 10,2 Miliar, Kenapa?

2 hari lalu

Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Andi Rizaldi dalam konferensi pers penyitaan sementara speaker aktif tak SNI di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. ANTARA/Muzdaffar Fauzan
Kemenperin Sita 25.257 Speaker Aktif Impor dari Cina Senilai Rp 10,2 Miliar, Kenapa?

Kemenperin menyita 25.257 unit speaker aktif senilai Rp 10,2 miliar dari tiga perusahaan asal Cina.


Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Alat dan Mesin Pertanian untuk Dukung Mekanisasi

3 hari lalu

Normalisasi saluran dan pengolahan lahan dengan alat mesin pertanian mempercepat proses olah tanah dan penanaman padi di lahan rawa.
Pemerintah akan Bebaskan Bea Masuk Impor Alat dan Mesin Pertanian untuk Dukung Mekanisasi

Pemerintah akan bebaskan bea masuk impor alat dan mesin pertanian


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

4 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Zulhas Usulkan Pemindahan Jalur Masuk Barang Impor di Luar Jawa

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Zulhas Usulkan Pemindahan Jalur Masuk Barang Impor di Luar Jawa

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa.


Zulhas Jelaskan Fungsi Satgas Barang Impor Ilegal, dari Pengawasan hingga Tindakan Hukum

4 hari lalu

Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Sentra Rendang Asese, Kota Padang, Minggu, 7 Juli 2024. Saat kunjungan tersebut Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). TEMPO/Fachri Hamzah.
Zulhas Jelaskan Fungsi Satgas Barang Impor Ilegal, dari Pengawasan hingga Tindakan Hukum

Zulhas mengatakan jenis-jenis barang yang diawasi seperti produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.


Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Ini 7 Barang yang Diawasi

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. TEMPO/Fachri Hamzah.
Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Ini 7 Barang yang Diawasi

Pemerintah bentuk Satgas untuk pencegahan impor ilegal. Ini sejumlah barang yang akan diawasi.