Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Izin Tambang untuk Ormas, Bahlil Cerita Ulama NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Jihad saat Agresi Militer

image-gnews
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan menceritakan apa alasan sesungguhnya pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) ke organisasi masyarakat keagamaan atau ormas keagamaan.

Hal ini tak lain, kata Bahlil, didasari atas peran besar dari ormas keagamaan dalam memerdekakan dIndonesia dan mempertahankannya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pada konferensi pers bertajuk Redistribusi IUP kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkeadilan pada Jumat, 7 Juni 2024 di Gedung Barli Halim, Kementerian Investasi.

Bahlil menjelaskan, kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari keterlibatan berbagai elemen masyarakat, salah satunya organisasi keagamaan. Hal itu termasuk NU, Muhammadiyah, induk gereja Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu.

“Dalam pandangan kami dan atas arahan bapak presiden, kontribusi dari tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah, bahkan yang memerdekakan bangsa ini ya, mereka," kata Bahlil.

Saat  agresi militer Indonesia diserang kembali oleh Belanda, kata Bahlil, yang mengeluarkan fatwa jihad adalah para ulama. "Yang tergabung dalam organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah." 

Tak berhenti di situ, menurut Bahlil, saat proses mengisi kemerdekaan dan terjadi banyak dinamika masalah baik di tingkat pusat maupun daerah, peran ormas keagamaan tetap signifikan. "Bahkan terkadang mereka lebih dulu hadir dari pemerintah," tuturnya.

Oleh karena itu, Bahlil menjelaskan, juga berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan baik darat, udara, maupun laut itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya, maka pemerintah menilai perlunya pelibatan ormas keagamaan.

“Dalam perspektif itu kemudian, kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan ini merupakan bagian dari aset negara, dan mereka juga mengurus umat," ucap Bahlil. "Tetapi apa yang terjadi, mohon maaf, dalam implementasi penyelenggaraan negara, rasanya kita belum memaksimalkan potensi-potensi perhatian dari resources yang ada, yang dimiliki oleh negara, terutama pada sektor pertambangan."

Atas dasar pandangan itu pula, kata Bahlil, pemerintah juga melihat bahwa peran serta dari organisasi pemasyarakatan sangat penting. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga berpandangan bahwa IUP jangan sampai hanya dikuasai perusahaan dan investor besar. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saat perjalanan dinas, Presiden menerima aspirasi. Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan," ucap Bahlil.

Pemerintah kemudian memperhatikan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 revisi terhadap Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Atas dasar itu, Bahlil mengatakan, maka PP (Peraturan Pemerintah) kemudian diubah agar bisa mengakomodir tentang pemberian IUPK kepada organisasi keagamaan yang memiliki badan usaha. “Tujuannya, agar mereka juga punya hak,” kata dia.

Hal-hal itu yang kemudian mendasari Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan itu mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha tambang di dalam negeri.

Kebijakan itu yang kemudian menimbulkan kontroversi karena adanya kekhawatiran soal kemampuan ormas untuk mengelola bisnis pertambangan secara efektif. Akibatnya, pengelolaan tambang tersebut dikhawatirkan malah akan menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang kian besar.

Sejumlah pihak bahkan menilai pemberian hak pengelolaan tambang ini hanya upaya pemerintah membagi-bagikan “kue” bisnis kepada ormas keagamaan.

LAYLA EVA KALYANA

Pilihan Editor: 6 Wilayah Tambang Batu Bara Disiapkan untuk Ormas Keagamaan, Menteri ESDM: Transparan, Tidak Boleh Transfer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil 5 Kader NU yang Bertemu dengan Presiden Israel

6 menit lalu

Konferensi pers PBNU mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil 5 Kader NU yang Bertemu dengan Presiden Israel

Profil lima anggota NU yang bertemu dengan Presiden Israel


Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

6 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

Jokowi akan tetap pada rencananya pulang ke Kota Solo setelah purnatugas sebagai Presiden RI.


Penelusuran Tempo Soal Alamat Organisai Lobi Israel yang Disebut Gus Yahya Catut Nama NU

7 jam lalu

Ketua RT Dede Kusnaedi ketika dikonfirmasi terkait kantor Rahim di wilayahnya, Depok, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Penelusuran Tempo Soal Alamat Organisai Lobi Israel yang Disebut Gus Yahya Catut Nama NU

Alamat kantor organisasi lobi Israel yang disebut Gus Yahya mencatut nama NU berada di Depok, Jawa Barat. Tempo menelusuri alamat itu.


Jokowi Temui Presiden MBZ di Abu Dhabi, Bahas Kerja Sama Perdagangan hingga Sosial Budaya

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan saat pertemuan bilateral yang digelar di sela-sela COP28 di Dubai, Jumat (1 Desember 2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI
Jokowi Temui Presiden MBZ di Abu Dhabi, Bahas Kerja Sama Perdagangan hingga Sosial Budaya

Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ di Qasr Al Watan, Abu Dhabi.


Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

Jokowi ke Abu Dhabi untuk bertemu degan Presiden MBZ. Sejumlah hal dibahas termasuk investasi di IKN.


Kader NU Bertemu Presiden Israel: Tanggapan Jusuf Kalla hingga Soal Undangan

11 jam lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Kader NU Bertemu Presiden Israel: Tanggapan Jusuf Kalla hingga Soal Undangan

Sampai sekarang imbas dari beredarnya foto kunjungan orang-orang NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog terus menjadi sorotan


Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

Presiden Jokowi disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhab


Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

14 jam lalu

Grace Natalie. ANTARA/Rangga Pandu
Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menggelar focus group discussion (FGD) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

15 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


3 Sikap PBNU usai 5 Kadernya Bertemu Presiden Israel

16 jam lalu

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (ketiga dari kiri) memberi keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
3 Sikap PBNU usai 5 Kadernya Bertemu Presiden Israel

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyampaikan permintaan maafnya atas tindakan lima kader NU