Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menilik Tapera Sebagai Skema Pembayaran Rumah Layak Huni yang Disediakan Perumnas

image-gnews
Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Perumnas yang merupakan BUMN penyedia hunian, nyatanya sudah menyatakan siap akan melakukan kerja kolaborasi dengan Badan Pengelola (BP) Tapera sejak 2020 lalu.

Dilansir dari laman Perumnas, perumnas merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan saham yang ada dimiliki oleh pemerintah.

Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan PP No.29 Tahun 1974, yang kemudian disempurnakan melalui PP No.83 tahun 2015. Berdasarkan PP tersebut, Perumnas memiliki kegiatan usaha berupa:

-Penyedia tanah skala besar pengelola tanah
-Pengembang Perumahan & Permukiman
-Membangun rumah tinggal, deret & susun
-Mengelola rumah susun sewa & khusus
-Melakukan penataan & peningkatan kualitas perumahan, permukiman & rusun yang dikuasai oleh Perusahaan
-Melakukan pengembangan kota & pengembangan kota baru
-Melakukan pelayanan jasa konsultasi & advokasi Perumahan dan Permukiman
-Melakukan Offtaker untuk dijual kembali dengan fasilitas subsidi
-BUMN ini sendiri sudah beroperasi sejak 1974 dan telah membangun lebih dari 500.000 hunian.

Program Perumnas selama ini banyak menyasar pekerja. Baru-baru ini BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa penyediaan hunian layak bagi pekerja. 

Menilik keberhasilan Perumnas dalam menyediakan rumah layak huni bagi para pekerja, bagaimanakah peluang penggunaan skema pembayaran Tapera untuk membayar hunian yang dapat diakomodir oleh Perumnas?

Kebijakan Tapera akhir-akhir ini cukup meraih atensi dikarenakan semua pekerja baik ASN, pekerja swasta dan pekerja mandiri akan dikenakan iuran sebesar 3%. Dimana pekerja swasta dan ASN akan dikenakan kutipan sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen akan dibebankan kepada pemberi kerja. Sementara pekerja lepas yang masuk kategori pekerja mandiri akan dikenakan iuran secara penuh dari penghasilannya.

Perumnas yang merupakan BUMN penyedia hunian, nyatanya sudah menyatakan siap akan melakukan kerja kolaborasi dengan Badan Pengelola (BP) Tapera sejak 2020 lalu. '

Dilansir dari laman BP Tapera, akan ditargetkan 11.000 unit rumah yang akan dibiayai melalui KPR Tapera dimana tahap awal akan ditujukan untuk para ASN. Rincian KPR Tapera adalah sebagai berikut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1.       Kelompok penghasilan I (dibawah 4 juta) mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun.

2.       Kelompok penghasilan II (4 juta – 6 juta) mendapatkan suku bunga KPR 6 persen dengan tenor hingga 20 tahun.

3.       Kelompok penghasilan III (6 juta – 8 juta) mendapatkan suku bunga KPR 7 persen dengan tenor hingga 20 tahun.

Kolaborasi ini akan sangat memungkinkan BUMN Perumnas dapat menyediakan hunian layak dan dapat dibayar melalui KPR Tapera. Walaupun demikian sejumlah ahli menganggap Tapera masih membingungkan.

Dilansir dari Antara, Pengamat Ketenagakerjaan UGM Tadjuddin Noer Effendi menganggap perlunya kejelasan terkait implementasi Tapera.

"Menurut hemat saya Tapera ini masih abu-abu. Alangkah baiknya diselesaikan dulu dengan baik baru ditarik iuran wajibnya," ujar Tadjuddin.

Tadjuddin menilai perlunya pertimbangan inflasi dan bagi pekerja yang sudah memiliki rumah dan harus ikut dikutip iuran. 

ANTARANEWS | TAPERA | PERUMNAS
Pilihan editor: Kebijakan Tapera Menuai Polemik, Prabowo Janji Cari Solusi Terbaik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sandiaga Uno: Stadion Gelora Bung Karno akan Dikelola BLU dan BUMN

12 jam lalu

Para pekerja meratakan medium tanah yang akan segera dijadikan media tanam rumput dalam proyek revitalisasi di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 Juli 2024. (ANTARA/FAJAR SATRIYO)
Sandiaga Uno: Stadion Gelora Bung Karno akan Dikelola BLU dan BUMN

Menteri Pariwisata menyebut Stadion Gelora Bung Karno akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

1 hari lalu

Rapat Kerja Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI soal pengambilan keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan 2024 di Gedung Nusantara 1, DPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

Pengamat menyebut langkah pemerintah memberikan suntikan modal untuk BUMN yang merugi adalah langkah tidak masuk akal.


Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

1 hari lalu

Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Persatuan Korban Istaka Karya (Perkobik) melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian BUMN di Jakarta pada Rabu, 15 Maret 2023. Mereka menuntut BUMN pailit, PT Istaka Karya (Persero), untuk membayar utang pada mereka senilai Rp 1,1 triliun. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

Pengamat BUMN menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN karya tidak efektif. Ada potensi pemularan kondisi keuangan yang sakit


Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

1 hari lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

PT LEN sebagai pemenang tender pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM hanya mengalokasikan separuh dari nilai pengerjaan untuk pengerjaan proyeknya.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

1 hari lalu

Logo Hutama Karya. hutamakarya.com
Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

PT Hutama Karya mendapat PMN Rp 13,86 Triliun, paling besar saat ini. PMN kali ini diklaim bersumber dari dividen, bukan utang.


Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

2 hari lalu

Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN. TEMPO/Adinda Jasmine
Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Erick Thohir menjelaskan tujuan dari penyuntikan PMN Rp 44,24 triliun ke 16 BUMN.


Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

2 hari lalu

Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

Kementerian PUPR buka suara soal rencana merger BUMN Karya. Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengklaim telah bersurat ke Menteri PUPR soal ini.


Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

2 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

Menteri BUMN Erick Thohir, mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah ditinjau oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menunggu Kementerian PUPR


Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

2 hari lalu

Sejumlah kendaraan melewati jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta yang mulai dibuka untuk pemudik Lebaran 2024 mulai hari ini, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

Adhi Karya baru saja mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp 1,35 triliun dari Bank Mandiri untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakannya.