Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian PUPR Klaim Tapera Dapat Mengatasi Backlog Perumahan,

image-gnews
Ilustrasi - Salah satu rumah penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). ANTARA/HO-Ditjen Perumahan Kementerian PUPR
Ilustrasi - Salah satu rumah penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). ANTARA/HO-Ditjen Perumahan Kementerian PUPR
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh rakyat. Mampukah Tapera mengatasinya?

Dilansir dari jurnal terbitan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada tahun 2015 dengan tajuk Peranan APBN Dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh rakyat.

Antara instansi Badan Pusat Statistik dengan Kementerian PUPR memiliki perspektif yang berbeda tentang backlog perumahan. Kementerian PUPR menganggap backlog perumahan merupakan rumah yang tidak layak huni, sedangkan perspektif BPS menganggap backlog merupakan kepemilikan rumah.

Hal ini bisa diartikan BPS menganggap ketika suatu keluarga tinggal di rumah yang layak, tetapi sewa tetap dianggap sebagai backlog perumahan. Sedangkan menurut Kementerian PUPR, sepanjang sudah tinggal di hunian yang layak, maka tidak dihitung sebagai backlog.

Hal ini mengimplikasikan terdapat perbedaan data antara Kementerian PUPR dengan BPS, sehingga angka backlog perumahan di Kementerian PUPR tergolong kecil. Pemerintah sendiri mengajukan beberapa cara agar tidak terjadinya backlog, dengan memberikan beberapa skema pembiayaan dalam penyediaan perumahan dimulai dari Bank melaui KPR (Konvensional dan Syariah), KPR bersubsidi, dan saat ini yang sedang gencar digaungkan yaitu Tapera.

Dan solusi pembangunan masal hunian di IKN juga menjadi penawaran yang diberikan pemerintah untuk mengatasi backlog, tapi apakah cukup solutif?

Skema pembiayaan tersebut hanya bisa dilakukan pada perumahan formal, yaitu perumahan yang dibangun ataupun dipersiapkan oleh suatu lembaga/institusi yang memiliki badan hukum serta melalui proses perijinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan terperinci skema pembiayaan perumahan formal

-          Bank melalui KPR (Konvensional dan Syariah)

KPR merupakan program yang diberikan oleh pihak perbankan berupa pembiayaan terlebih dahulu oleh pihak perbankan yang akan dibayar secara angsuran oleh nasabah. Selain perbankan juga terdapat Perusahaan yang menyalurkan skema serupa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

-          KPR Bersubsidi merupakan bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah pertama dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsisi yang diterbitkan oleh bank konvensional ataupun syariah.

-          Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Angka Backlog Perumahan Masih Besar  

Dengan upaya-upaya kemudahan skema pembayaran nyatanya belum bisa menjadi penawaran yang solutif. Dilansir dari laman perkim.id, 2023 angka backlog perumahan masih cukup besar yaitu di angka 9,9 juta, hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak seimbangnya supply and demand dimana permintaan akan rumah melebihi ketersediaan. 

Permintaan yang belum terpenuhi dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti keterbatasan sumber daya berupa lahan yang terbatas dan harga tanah yang mahal, regulasi pembangunan yang sulit, serta masalah ekonomi yang diiringi inflasi secara terus-menerus.

Sementara dilansir dari Antara, Kementerian PUPR mengklaim Tapera dapat menjadi penawaran yang solutif akan permasalahan backlog perumaahan nasional melalui KPR dengan bunga rendah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Herry Trisaputra Zuna mengatakan dana yang dikumpulkan dari Tapera dengan bantuan APBN dapat menyelesaikan backlog. 

Sementara klaim penyelesaian Tapera dengan backlog cukup diragukan oleh Ekonom. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemupukan dana dari Tapera dinilai belum tentu efektif dalam mengatasi permasalahan backlog perumahan.

"Secara aturan, kewajiban ini sudah berjalan dari tahun 2018 atau dua tahun setelah UU Tapera terbit. Namun apakah sudah menyelesaikan masalah 'backlog' perumahan? Nyatanya 'backlog' perumahan masih terlampau tinggi. Bank Tabungan Negara (BTN) juga sudah disuntik PMN (Penyertaan Modal Negara) jumbo pada tahun 2023 untuk membantu kepemilikan rumah,” kata Huda

ANTARANEWS | PERKIM.ID
Pilihan editor:  Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

51 menit lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

Terpopuler: Alasan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap lanjutkan proyek IKN. Penembakan Donald Trump memicu lonjakan harga emas.


HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

14 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

Pemberian HGU kepada investor IKN selama 190 tahun menuai kontroversi. Polemik sudah terjadi sejak aturan tersebut diselipkan dalam RUU IKN.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

15 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

16 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

16 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

Diklat ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.


Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

16 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

Ridwan Kamil masih jadi bakal calon terkuat di bursa Pilkada Jabar 2024, menurut survei SMRC


Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

20 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan peningkatan modifikasi cuaca dalam beberapa bulan ke depan di IKN.


Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

23 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

Investor IKN memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun dalam dua siklus.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

1 hari lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?