Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Izin Usaha Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan Dikritik Kanan Kiri

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Freeport belum mau beralih status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tenggat yang diberikan pemerintah untuk beralih status terlampaui sejak Jumat 10 Februari 2017. Proses negosiasi terancam buntu. Perusahaan asal Arizona itu tak bisa melakukan ekspor hasil pertambangan.
Freeport belum mau beralih status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tenggat yang diberikan pemerintah untuk beralih status terlampaui sejak Jumat 10 Februari 2017. Proses negosiasi terancam buntu. Perusahaan asal Arizona itu tak bisa melakukan ekspor hasil pertambangan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024 dikabarkan telah rampung. Hal ini dibenarkan oleh seorang pejabat di lingkaran pemerintah. Lantas persoalan bergulir ke izin usaha tambang buat ormas keagamaan.

Berdasarkan salinan yang diterima Tempo, PP Nomor 25 Tahun 2024 itu telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis, 30 Mei 2024. Melalui Pasal 83A inilah pemerintah memberi jatah izin tambang untuk ormas keagamaan. Beberapa pihak mengkritisi adanya revisi ini, karena dianggap melanggar UU Minerba.

Peneliti Publish What You Pay (PWYP)

Peneliti PWYP, Aryanto Nugroho, mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pemerintah. Aryanto mengatakan PP 25 melanggar Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba, terutama pasal 83A yang mengatur soal penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).  

“Di UU Minerba, penawaran WIUPK untuk BUMN (badan usaha milik negara), BUMD (badan usaha milik daerah), badan usaha swasta. Tidak ada badan usaha milik ormas keagamaan,” kata Aryanto melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 31 Mei 2024.

Aryanto juga menjelaskan banyak masalah dan risiko yang bisa ditimbulkan jika pasal 83A diimplementasikan. “Masalah teknis, kelembagaan, lingkungan, potensi konflik horizontal, dan lain-lain,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meragukan manfaat pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) kepada sejumlah ormas keagamaan.

Mulyanto khawatir pemberian prioritas IUPK kepada ormas keagamaan membuat tata kelola pertambangan semakin amburadul.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sekarang saja persoalan tambang illegal sudah seperti benang kusut. Belum lagi dugaan adanya beking aparat tinggi yang membuat berbagai kasus jalan di tempat," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Ia juga mengkritisi pembentukan Satgas Terpadu Tambang Ilegal, yang sampai hari ini tidak ada kemajuan berarti. "Semua masih jadi PR yang harus diselesaikan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Kepala Divisi Jatam

Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muhammad Jamil, mengatakan gagasan soal pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan, bukan solusi dari permasalahan pertambangan yang sudah ada.

"Kalau semua Ormas bisa mengurus izin tambang tanpa kualifikasi yang jelas, maka saya kira kita sedang dalam kebangkrutan ekologis dari ujung Sumatera hingga Papua," kata Jamil dalam pesannya kepada Tempo, Selasa, 14 Mei 2024.

Jamil mengakui bahwa secara hukum pada dasarnya memang tidak larangan bagi Ormas dalam mengelola tambang. Namun, jelas Jamil, alih-alih mengobral izin usaha pertambangan kepada Ormas, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada permasalahan pertambangan.

YOLANDA AGNE | RIRI RAHAYU | IKHSAN RELIUBUN | SAVERO ARISTIA WIENANTO
Pilihan editor: Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas: Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saling Rebutan Jatah Pungli, 2 Ormas di Pondok Aren Tangerang Selatan Hampir Bentrok

14 jam lalu

Ilustrasi bentrokan. shutterstock
Saling Rebutan Jatah Pungli, 2 Ormas di Pondok Aren Tangerang Selatan Hampir Bentrok

Dua kelompok ormas yang ada di wilayah ini hampir terlibat bentrokan pada Senin 22 Juli 2024 malam lantaran rebutan pungli.


Jokowi Teken Aturan Baru, Muluskan Bahlil Bagi Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Aturan Baru, Muluskan Bahlil Bagi Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Jokowi meneken surat Perpres Nomor 76 Tahun 2024. Mengatur kewenangan Menteri Investasi membagikan izin tambang ke ormas keagamaan.


Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

1 hari lalu

Petugas melayani konsumen yang mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

Pertamina tengah menyiapkan wacana emerintah soal bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur guna menekan polusi dikota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.


Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN

Dari 8 nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.


Rencana Suntik Mati PLTU Batu Bara, 3 Kementerian Akan Keluarkan Keputusan dalam Waktu Dekat

4 hari lalu

Semburan asap dari pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih terlihat dari pesisir pantai Kelurahan Bungus Selatan, Kota Padang. Foto: Fachri Hamzah/Tempo.
Rencana Suntik Mati PLTU Batu Bara, 3 Kementerian Akan Keluarkan Keputusan dalam Waktu Dekat

Kementerian ESDM menyebut akan ada Keputusan Menteri mengenai pemberhentian proyek-proyek batu bara dalam waktu dekat ini. T


Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

4 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

Pemerintah sedang mengkaji bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur untuk mengurangi polusi udara.


Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah dalam Negeri

4 hari lalu

Ilustrasi ekspor bauksit. Shutterstock
Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah dalam Negeri

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah soal rencana relaksasi ekspor bauksit.


ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

4 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi.


ESDM dan IBEKA Kerja Sama untuk Program Patriot Energi ke-4, Targetkan Peningkatan Elektrifikasi di Daerah 4 T

4 hari lalu

Panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Pantai Kondangmerak, Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat, 21 Januari 2021. (TEMPO/Abdi Purmono)
ESDM dan IBEKA Kerja Sama untuk Program Patriot Energi ke-4, Targetkan Peningkatan Elektrifikasi di Daerah 4 T

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Ketua Yayasan IBEKA Tri Mumpuni menandatangani perjanjian kerja sama Program Patriot Energi.


Kementerian ESDM Usulkan Volume BBM Bersubsidi di RAPBN 2025, Ini Detailnya

4 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kementerian ESDM Usulkan Volume BBM Bersubsidi di RAPBN 2025, Ini Detailnya

Usulan volume BBM bersubsidi tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta KL.