TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Tanyakan (ke) Bu Menteri Keuangan,” ujar Jokowi dikutip dari keterangan pers di situs Sekretariat Kabinet, Rabu, 4 Oktober 2023.
Sebelumnya, penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 oleh Sri Mulyani menuai kritik dari beberapa pihak. Beleid itu mengatur tentang pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Whoosh.
Beberapa pengamat dan ekonom memberikan kritik atas diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 itu. Salah satu kritik datang dari ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono. Ia menilai aturan itu membuat Indonesia benar-benar masuk dalam jebakan utang Cina.
“Pemerintah terpaksa menuruti seluruh keinginan pihak Cina agar proyek ini selesai dan tidak mangkrak,” ujar Yusuf melalui pesan WhatsApp Rabu malam, 20 September 2023.
Pelaksanaan proyek itu, menurut Yusuf, telah jauh melenceng dari perencanaan. Karena awalnya proyek tersebut digadang-gadang akan menguntungkan Indonesia, dan sepenuhnya menggunakan skema business to business (B2B), namun kini ternyata berbalik 180 derajat.
Yusuf juga kembali menceritakan awal dari proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) itu yang mulai direncanakan pada 2015 lalu. Saat itu, proyek diperkirakan hanya akan menelan biaya US$ 5,13 miliar, tanpa ada penjaminan pemerintah dan pembiayaan APBN, tidak ada subsidi tarif, tidak ada kewajiban pemerintah untuk pembebasan lahan.
Bahkan, dia melanjutkan, jika ada pembengkakan biaya akan ditanggung oleh konsorsium yang 60 persen dimiliki Indonesia dan 40 persen dimiliki Cina. “Realitanya, semua hal tersebut tidak terjadi,” tutur Yusuf.
Walhasil, agar proyek terus berjalan, pemerintah akhirnya menggelontorkan pembiayaan APBN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sebagai pemimpin konsorsium proyek. Yusuf juga mengatakan pemerintah bakal memberikan subsidi tiket agar kereta cepat ini dapat menarik penumpang.
Proyek ini juga kemudian diklaim mengalami pembengkakan biaya hingga US$ 1,6 miliar, sehingga total biaya mencapai US$ 6,73 miliar, lebih tinggi daripada proposal Jepang yang hanya US$ 6,2 miliar. “Dengan pembiayaan proyek 75 persen dari utang Cina dengan tenor 40 tahun dan bunga yang tinggi hingga 3,4 persen, pembengkakan biaya tentu menjadi sangat memberatkan,” ucap Yusuf.
Selanjutnya: Padahal proyek sepur kilat ini merugi dan membutuhkan...
