Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN? Wamen BUMN: Bukan Pembiayaan ke KCIC, tapi..

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menanggapi pemberitaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pembiayaan jaminan utang itu akan diberikan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI untuk injeksi modal ke PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) sebagai pengelola kereta cepat.

“Jadi ini bukan pembiayaan ke KCIC. Jadi KAI yang meminjam, karena KAI kan sebagai pemegang saham harus menambah permodalan,” ujar Tiko—sapaan Kartika Wirjoatmodjo—di Kantor InJourney, Sarinah, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Dia menjelaskan PT KCIC mendapatkan suntikan dari PT KAI, dan di belakang perusahaan pelat merah itu ada pemerintah. Sehingga, kata Tiko, sebenarnya risiko pertama tetap ada di PT KAI, bukan pada APBN. Dia juga mengklaim bahwah kondisi keuangan PT KAI saat ini sehat. 

“Itu pemerintah tidak menjamin langsung ke KCIC. Tapi menjamin KAI,” tutur Tiko.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beleid itu mengatur tentang pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Whoosh.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi aturan tersebut bisa menjadi beban APBN. “Ini jelas memunculkan beban tidak langsung ke APBN,” ujar Bhima saat dihubungi pada Rabu, 20 September 2023.

Selanjutnya: Bhima menilai, dengan ditekennya aturan tersebut ...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

2 jam lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, KAI Daop 9 Jember Jalankan Kereta Api Tambahan

2 jam lalu

Pemudik bersiap menaiki Kereta Api di Stasiun Banyuwangi Baru, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat, 21 Desember 2018. PT KAI Daop 9 Jember memprediksi, jumlah penumpang selama masa angkutan natal dan tahun baru di wilayah Daop 9 meningkat sekitar tiga persen dibanding periode tahun lalu sebanyak 146.176. ANTARA/Budi Candra Setya
Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, KAI Daop 9 Jember Jalankan Kereta Api Tambahan

Kereta api tambahan tidak beroperasi setiap hari, tetapi hanya di hari-hari tertentu.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.


Intip Mobil yang Ada di Garasi Direktur Baru PT KAI Rudi As Aturridha

6 jam lalu

Rudi As Aturridha. Dok KAI
Intip Mobil yang Ada di Garasi Direktur Baru PT KAI Rudi As Aturridha

Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI Rudi As Aturridha memiliki dua mobil di dalam garasi yang nilainya mencapai Rp 623.784.000.


Anies Baswedan Pilih Kereta Api Argo Parahyangan Ketimbang Whoosh

7 jam lalu

Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjawab pertanyaan mahasiswa sebagai bagian dari kampanye di 105 Cafe, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2023. Mahasiswa dan pemuda terlibat diskusi dan dialog dengan tema Desak Anies. Sebelumnya Anies Baswedan juga bertemu para pendukung dan simpatisan di beberapa tempat di Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Anies Baswedan Pilih Kereta Api Argo Parahyangan Ketimbang Whoosh

Anies Baswedan ditanya untuk memilih kereta cepat Whoosh atau kereta api Argo Parahyangan di acara Desak Anies di Bandung.


Terkini Bisnis: Profil Direktur PT KAI Pilihan Erick Thohir, Penerbangan Domestik AirAsia Pindah ke Terminal 2 Bandara Soetta

22 jam lalu

Rudi As Aturridha. Dok KAI
Terkini Bisnis: Profil Direktur PT KAI Pilihan Erick Thohir, Penerbangan Domestik AirAsia Pindah ke Terminal 2 Bandara Soetta

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Rabu sore, 29 November 2023, yakni profil Rudi As Aturridha, Direktur PT KAI yang baru ditunjuk Erick Thohir.


Profil Rudi As Aturridha, Direktur PT KAI Pilihan Erick Thohir

23 jam lalu

Rudi As Aturridha. Dok KAI
Profil Rudi As Aturridha, Direktur PT KAI Pilihan Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Rudi As Aturridha sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI. Berikut profilnya.


Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

1 hari lalu

Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

Dalam rilis bulan lalu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diungkapkan bahwa perekonomian nasional pada kuartal III tahun 2023 tumbuh sebanyak 4,94 persen (yoy).


DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang terakhir dari kabinet Jokowi.


APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyiapkan APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun, untuk apa saja?