Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bursa Karbon Resmi Meluncur, Ekonom Soroti 5 Hal Ini

image-gnews
Para tamu undangan menghadiri peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Para tamu undangan menghadiri peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdagangan karbon melalui bursa karbon telah resmi diluncurkan pada Selasa, 26 September 2023. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan agar bursa karbon dapat benar-benar menurunkan emisi.

“Pertama, bursa karbon perlu menjaga integritas, yang berarti unit karbon dari hutan dijamin tidak mengalami deforestasi, kebakaran hutan dan perusakan ekosistem yang bisa menurunkan nilai dari karbon yang diperdagangkan,” kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 28 September 2023. 

Menurut Bhima, kekhawatiran ini muncul terkait dengan skandal Verra atau salah satu lembaga sertifikasi karbon dimana 80 persen proyek yang disertifikasi ternyata tidak berhasil mencegah deforestasi. “Jadi integritas bursa karbon harga mati,” ujarnya. 

Kedua, harus dipastikan bahwa bursa karbon tidak membiarkan pembeli melakukan kenaikan emisi secara besar-besaran dan mengklaim sudah melakukan offset karbon. 

“Jangan sampai PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batu bara meningkatkan produksinya hanya karena sudah beli unit karbon di hutan Kalimantan, padahal PLTU nya di Jawa. Itu namanya greenwashing. Sumber polusinya harus berkurang,” ucap Bhima. 

Ketiga, terkait pajak karbon. Menurutnya, pajak karbon harus segera diberlakukan agar perusahaan domestik tertarik melakukan transaksi. “Tarif pajak karbon juga sebaiknya direvisi lebih tinggi,” katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, mencegah double counting atau penghitungan ganda. Hutan yang sudah disertifikasi karbon perlu dipastikan tidak diperdagangkan di tempat lain.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti soal sistem bursa karbon berbasis efek yang agak sulit diterima. Hal ini karena perdagangan karbon di negara seperti Eropa dan Amerika Serikat, banyak keterlibatan perusahaan asing dan bentuknya adalah komoditas. “Perbedaan sistem inilah yang membuat daya tarik bursa karbon di indonesia rendah,” ujar Bhima.

Sebelumnya, peresmian bursa karbon telah dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia mengklaim potensi bursa karbon bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan peluncuran bursa karbon merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis perubahan iklim. Adapun hasil dari perdagangan dari bursa karbon akan direinvestasikan kembali untuk upaya menjaga lingkungan khususnya untuk pengurangan emisi karbon. 

Pilihan EditorBursa Karbon Diluncurkan, Pertamina Patra Niaga Lakukan Pembelian Perdana Sertifikat Kredit Karbon

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

5 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

Ekonom INDEF menilai realisasi BMAD atas produk keramik impor bisa memicu tindakan balasan dari Cina.


Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

6 hari lalu

Pegawai menghitung mata uang asing di Dolarindo Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kuatnya data ketenagakerjaan AS serta derasnya dana asing yang keluar dari Surat Berharga Negara (SBN). Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,53 persen di angka Rp16.275 per dolar AS pada Senin (10/6). Depresiasi rupiah ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan pada Jumat (7/6) yang menguat sebesar 0,4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

Ekonom Universitas Paramadina Handi Risza menyebut faktor terbesar melemahnya nilai tukar rupiah dipicu kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri.


Wujud Microforest 100, Teknologi Mikroalga dari Peneliti UGM yang Mampu Serap CO2 di Udara

19 hari lalu

Alat penyerap karbon berbasis mikroalga, Microforest 100, yang terpasang di Masjid Raya Syeikh Zayed, Solo. Dikembangkan oleh dua peneliti UGM dan PT Algatech Nusantara(Dok. UGM)
Wujud Microforest 100, Teknologi Mikroalga dari Peneliti UGM yang Mampu Serap CO2 di Udara

Peneliti UGM dan startup Algatech Nusantara mengembangkan "pohon elektronik" mikroalga untuk menyerap karbon di ruang terbuka.


PLTU Batu Bara di Penghiliran Nikel Menuai Kritik

20 hari lalu

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
PLTU Batu Bara di Penghiliran Nikel Menuai Kritik

Penghiliran nikel menuai kritik karena masih menggunakan PLTU batu bara.


Terkini: Sri Mulyani Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun, Analis Prediksi Rupiah Melemah hingga Rp 16.510 per Dolar AS

23 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Sri Mulyani Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun, Analis Prediksi Rupiah Melemah hingga Rp 16.510 per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemerintah saat ini dan presiden terpilih menyepakati anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun.


Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Catat Penurunan Emisi Energi 2023

23 hari lalu

Ilustrasi PLTU. Antaranews.com
Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Catat Penurunan Emisi Energi 2023

Indonesia bersama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan mencatat penurunan emisi energi pada tahun 2023.


LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

27 hari lalu

LBH Padang daftarkan gugatan pelanggaran PLTU Ombilin di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

Gugatan ini perihal pelanggaran operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat.


Panbil Group Garap PSN Pulau Tanjung Sauh Batam, Tahap Awal Membangun Waduk hingga PLTU

28 hari lalu

Kapal warga melintas di depan Pulau Tanjung Sauh yang akan disulap menjadi industri dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Tanjung Sauh, Nongsa Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Panbil Group Garap PSN Pulau Tanjung Sauh Batam, Tahap Awal Membangun Waduk hingga PLTU

Luasan PSN ini mencapai 840,67 hektar.


PLN Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Bangun PLTN

28 hari lalu

Petugas PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan aman menghadapi perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.
PLN Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Bangun PLTN

PT PLN (Persero) masih menunggu respons pemerintah untuk pembangunan PLTN.


Invasi Rusia di Ukraina Sebabkan Emisi 175 Juta Ton Karbon Dioksida

34 hari lalu

Seorang petugas  memadamkan sisa-sisa rudal dari serangan Rusia yang diduga merupakan buatan Korea Utara, di tengah invasi Rusia ke Ukraina, di Kharkiv, Ukraina 2 Januari 2024.  REUTERS/Vyacheslav
Invasi Rusia di Ukraina Sebabkan Emisi 175 Juta Ton Karbon Dioksida

Kerugian iklim yang disebabkan oleh invasi Rusia di Ukraina mencapai jumlah US$32 miliar.