TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dalam menyelesaikan konflik pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Selain Polri, pemerintah juga melibatkan berbagai pihak untuk menuntaskan kisruh pembangunan Rempang Eco-City. Lantas, apa saja yang bakal dilakukan pemerintah dalam penyelesaian kasus Rempang?
1. Jokowi Minta Kementerian Kerjasama Urus Pulau Rempang
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 25 September 2023.
Usai mengikuti rapat terbatas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memintanya secara langsung untuk menangani masalah di Pulau Rempang dengan kementerian lain.
Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah menteri yang hadir dalam rapat terbatas itu selain Bahlil, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
2. Bahlil undur tenggat waktu relokasi
