Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prospera Sebut Pentingnya Kompensasi untuk Kelompok Rentan yang Terdampak Perubahan Iklim

image-gnews
Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India, Sabtu, (9/9) di New Delhi, India. Dalam forum tersebut, Jokowi meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mengurangi emisi.
Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India, Sabtu, (9/9) di New Delhi, India. Dalam forum tersebut, Jokowi meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mengurangi emisi.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan perdagangan karbon melalui bursa karbon pada 26 September 2023 mendatang. Hal ini menandai babak baru upaya besar Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca atau net zero emission pada 2060.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (Prospera) David Nellor mengatakan bahwa masa depan harus berkelanjutan, di mana hal ini harus inklusif dan mendukung berbagai peluang pekerjaan.

“Kita tahu bahwa  perubahan akan terjadi dan yang kita inginkan adalah perubahan yang berkelanjutan,” ujar David dalam acara OJK International Research Forum (IRF) pada Senin, 25 September 2025. 

David kemudian mengungkap bahwa terdapat beberapa prinsip yang bisa memandu untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. “Pertama, pasar karbon adalah langkah dasar agar kita bisa melakukan transisi dan kita ingin ada harga karbon yang dikembangkan,” katanya. Hal ini agar tercermin biaya ekonomi yang sesungguhnya, bukan hanya dari sektor swasta. 

Kedua, adalah bagaimana melakukan transisi yang adil. “Untuk memastikan hal ini, kita perlu memberikan kompensasi untuk kelompok rentan yang terdampak dari perubahan iklim yang tidak bisa mengelola sumber daya sendiri,” ucap David. Ia mengungkap perubahan ini sangat signifikan dan substansial sehingga relasi sosial harus dibangun agar transisi yang adil dan setara akan mudah direalisasikan. 

Selanjutnya, adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya dan kekayaan Indonesia semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan harga karbon semakin tinggi. Indonesia diketahui memiliki lebih dari 25 juta hektar hutan tropis dan diperlukan mengambil langkah penting untuk mensukseskan perubahan berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kita juga harus menyediakan atau mengembangkan dana pembangunan untuk itu. Untuk itulah kita harus memikirkan bagaimana peran pasar karbon tidak hanya dari sisi kepatuhannya, tapi juga sisi pengembangannya,” kata David. 

Menurutnya, tidak boleh ada pertentangan antara pembangunan dan berkelanjutan. Keduanya harus berjalan selaras. “Salah satu keuntungan dari pasar karbon ini adalah memungkinkan pemerintah untuk menentukan target dan jalur yang akan ditempuh untuk memperoleh target tersebut,” ujar David. 

Ia mengatakan bahwa perubahan ini harus dilakukan secara bertahap sehingga bisnis dan sektor keuangan mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. “Bukan berarti kita harus melakukan semuanya hari ini, tapi kita harus menetapkan jalannya, jalur apa yang kita tempuh menuju target tersebut,” kata David. 

Menurutnya, semua unsur-unsur dari pasar adalah unsur-unsur praktis yang bisa membantu kita membentuk jalur yang ingin ditempuh untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. 

Pilihan Editor: Konflik Pulau Rempang, Kepala BP Batam Minta Petugas Tidak Paksa Warga Pindah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Pencucian Uang CEO Binance Changpeng Zhao, OJK: Dulu Dipuja, tapi Sekarang

2 jam lalu

CEO Binance Changpeng Zhao (kanan) bersama Vice Chair of Indonesian Fintech Association Aldi Haryopratomo (kiri) menyampaikan pandangannya dalam Sesi Pleno VII B20 Summit Indonesia 2022 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin 14 November 2022. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra
Kasus Pencucian Uang CEO Binance Changpeng Zhao, OJK: Dulu Dipuja, tapi Sekarang

Ketua OJK Mahendra Siregar menyorot kasus dugaan pencucian uang CEO Binance Changpeng Zhao yang pernah datang dan dielu-elukan di Indonesia.


Indeks Persepsi Korupsi Memburuk, Indonesia Berada di Posisi 110 dari 180 Negara

2 jam lalu

Penelitian Transparency International menemukan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di 2022 menurun empat poin.
Indeks Persepsi Korupsi Memburuk, Indonesia Berada di Posisi 110 dari 180 Negara

Data dari Transparency International Indonesia (TII) skor Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia turun dari angka 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2023.


Bos OJK soal Digital Transformasi di Sektor Keuangan: Berkah atau Kutukan?

2 jam lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman saat Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028-Perkuat Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif di Jakarta, Jumat 10 November 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan (roadmap) Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) periode 2023-2028 seiring dengan maraknya kasus jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Tempo/Tony Hartawan
Bos OJK soal Digital Transformasi di Sektor Keuangan: Berkah atau Kutukan?

OJK menyoroti soal kelebihan sekaligus kekurangan dalam pengadopsian teknologi digital atau transformasi digital di sektor jasa keuangan.


OJK: Dunia Rugi US$ 8 Triliun Akibat Kejahatan Siber

3 jam lalu

Ilustrasi kejahatan siber (Pixabay)
OJK: Dunia Rugi US$ 8 Triliun Akibat Kejahatan Siber

Data IIA menunjukkan bahwa kerugian kejahatan siber di seluruh dunia pada 2023 mencapai US$ 8 triliun.


OJK Sebut Pertumbuhan Kredit yang Melambat itu Wajar

4 jam lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman saat Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028-Perkuat Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif di Jakarta, Jumat 10 November 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan (roadmap) Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) periode 2023-2028 seiring dengan maraknya kasus jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Tempo/Tony Hartawan
OJK Sebut Pertumbuhan Kredit yang Melambat itu Wajar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara terkait kinerja perbankan di Indonesia sepanjang tahun ini. Apa katanya?


200 Negara Hadiri KTT COP28, Soal BBM Fosil Jadi Pusat Bahasan

6 jam lalu

Logo 'Cop28 UEA' ditampilkan di layar saat upacara pembukaan Pekan Keberlanjutan Abu Dhabi (ADSW) bertema 'Bersatu dalam Aksi Iklim Menuju COP28', di Abu Dhabi, UEA, 16 Januari 2023. REUTERS/Rula Rouhana
200 Negara Hadiri KTT COP28, Soal BBM Fosil Jadi Pusat Bahasan

KTT COP28: Masa depan bahan bakar fosil menjadi pusat pembicaraan dalam perubahan iklim.


Jokowi Klaim Bakal Suarakan Kesejahteraan Negara Berkembang di KTT Iklim COP28

7 jam lalu

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Klaim Bakal Suarakan Kesejahteraan Negara Berkembang di KTT Iklim COP28

Jokowi mengatakan dirinya akan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim di konferensi tingkat tinggi atau KTT Iklim COP28.


Presiden Jokowi Bertolak ke Dubai untuk KTT Iklim COP28

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi Bertolak ke Dubai untuk KTT Iklim COP28

Presiden Jokowi terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, pada Kamis, 30 November 2023, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Iklim COP28.


COP28 Dibuka di Dubai Hari Ini, Joe Biden Tak Hadir, Diwakili Kamala Harris

9 jam lalu

Wakil Presiden AS Kamala Harris berbicara dengan Perdana Menteri Mongolia Oyun-Erdene Luvsannamsrai di kantor seremonialnya, di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower, di kampus Gedung Putih di Washington, AS, 2 Agustus 2023. REUTERS/Kevin Wurm
COP28 Dibuka di Dubai Hari Ini, Joe Biden Tak Hadir, Diwakili Kamala Harris

Wakil Presiden AS Kamala Harris akan menghadiri KTT iklim COP28


COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

9 jam lalu

Aktivis membawa poster saat melakukan aksi Jeda Untuk Iklim di depan Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022. Aksi tersebut menuntut komitmen lembaga keuangan atau bank nasional di Indonesia yang masih membiayai industri batu bara dan pertambangan yang merupakan penyumbang emisi terbesar kedua di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

COP28: Pengawas global mengusulkan pengungkapan perubahan iklim secara rinci dari bank.