TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, setelah konflik yang terjadi seiring penolakan warga terhadap proyek Rempang Eco City. Bahlil diutus Presiden Jokowi untuk membereskan persoalan. Dari rangkaian kunjungannya, Bahlil mengaku bertemu warga untuk bersilaturahmi. Momen itu lantas dia bagikan melalui media sosial.
"Semalam saya menemui Bapak Gerisman Ahmad selaku tokoh masyarakat Pulau Rempang di Pulau Melayu," kata Bahlil dalam keterangan foto yang dia unggah melalui Instagram resmi @bahlillahadalia, Senin, 18 September 2023.
Dalam postingan tersebut, Bahlil menggungah tiga foto. Dia tampak duduk bersama sejumlah warga di ruang tamu rumah, sekaligus berpose bersama di teras.
"Tujuan silaturahmi ini adalah untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Rempang dan memastikan investasi di kawasan ini tetap berjalan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Bismillah," tulis Bahlil.
Dalam postingan terbarunya, Bahlil juga menyampaikan bahwa dirinya telah menggelar rapat koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang di Batam. Dalam rapat itu, dia mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, serta pejabat lain, seperti Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan Walikota Batam Muhammad Rudi.
Sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengaku memahami kepentingan investasi bagi kemajuan ekonomi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan hak-hak warga Rempang tetap dihormati dalam proses revitalisasi Pulau Rempang.
"Solusi yang win-win, tanpa kekerasan, dan dengan penuh penghargaan adalah yang kita cari," kata Bahlil. "Mari kita bicarakan, karena kita semua adalah bagian dari satu komunitas."
Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kepala keluarga (KK) yang terdampak pengembangan investasi tahap pertama di Pulau Rempang. Hunian tersebut bakal dibangun dalam rentang 6 hingga 7 bulan.
"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah tipe 45 yang nilainya kurang lebih Rp 120 juta," kata Bahlil melalui siaran pers Kementerian Investasi pada Senin, 18 September 2023.
Selain itu, pemerintah bakal memberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara selama masa tunggu konstruksi hunian baru. Nominal uang masa tunggu transisi itu, kata Bahlil, Rp 1,2 juta per orang. Kemudian, ada fasilitas biaya sewa rumah senilai Rp 1,2 juta. Hal lainnya, berupa tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut.
"Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai mekanisme dan dasar perhitungannya," kata Bahlil. "Jadi, yakinlah bahwa pemerintah juga punya hati."
Pilihan Editor: Gurita Bisnis Tomy Winata, dari SCBD Jakarta Hingga Rempang Eco City
