Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tekan Dampak Buruk Rokok, Pemerintah Didesak Tak Hanya Andalkan Cukai

image-gnews
Sejumlah peneliti dari berbagai negara menghadiri forum internasional yang menyoroti soal pengurangan dampak (harm reduction) tembakau di Yogyakarta  Senin-Selasa, 18-19 September 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Sejumlah peneliti dari berbagai negara menghadiri forum internasional yang menyoroti soal pengurangan dampak (harm reduction) tembakau di Yogyakarta Senin-Selasa, 18-19 September 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan peneliti dari berbagai negara menghadiri forum internasional yang membahas upaya pengurangan dampak (harm reduction) tembakau. Forum yang digelar Indonesian Development Foundation (IDF) itu menyoroti tren peningkatan jumlah perokok aktif terutama Indonesia, yang berdampak pada kian membengkaknya anggaran kesehatan akibat rokok.

"Selama ini demi menutupi tingginya biaya kesehatan akibat dampak rokok, yang dilakukan pemerintah masih sebatas mengandalkan pendapatan atau cukai rokok, belum melihat kebijakan lain," kata Managing Director IDF Foundation Harris Siagian di sela-sela forum yang digelar di Yogyakarta selama dua hari, yakni pada Senin-Selasa, 18-19 September 2023.

Padahal, ketika cukai rokok jadi andalan pendapatan untuk turut menanggung biaya kesehatan akibat rokok, akan menjadi bagian mata rantai yang menjadi dorongan pelaku industri menaikkan harga jualnya di pasaran.

"Sedangkan konsumen lantas biasanya akan mencari pilihan produk yang lebih terjangkau ketika harga produk A naik, tak peduli lagi meski risiko dari produk B apakah lebih buruk atau tidak pada kesehatan," kata Harris.

Situasi cukai yang terus naik dan jumlah perokok aktif yang terus naik ini membuat lingkaran setan, sehinga upaya menekan dampak bahaya rokok semakin sulit.

Haris menambahkan, pemerintah Indonesia seperti masih belum memberi ruang kebijakan alternatif. Padahal kebijakan itu semestinya bisa membantu menurunkan tingkat risiko sekaligus dan pengeluaran anggaran untuk mengatasi penyakit itu sendiri.

"Dalam forum ini, kami mengumpulkan 70-an peneliti dari berbagai negara untuk membahas alternatif alternatif agar bisa lepas dari lingkaran soal rokok dan persoalannya itu," kata Harris.

"Tentu saja yang dicari bukan hanya dari kacamata pemerintah dan industri, tapi dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna," imbuh Harris.

Harris menuturkan, kelompok masyarakat pengkonsumsi rokok, biasanya mencari sesuatu yang disebut 'rasa lega' ketika menggunakannya.

Selanjutnya: "Rasa lega saat mereka mengkonsumsi rokok..."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jaringan Pegiat Pengendalian Tembakau Sebut Jumlah Perokok Terus Meningkat

8 jam lalu

Anak muda melakukan aksi sehat pengendalian tembakau di Lapangan Monas pada 2017, dengan mengumpulkan ribuan puntung rokok di Jabodetabek yang menyebabkan sejuta masalah. Foto: Dok. Lentera Anak.
Jaringan Pegiat Pengendalian Tembakau Sebut Jumlah Perokok Terus Meningkat

Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau sangat lemah.


Kanker Paru di Indonesia Menyerang Usia Lebih Muda, Terutama Wanita

1 hari lalu

Ilustrasi Kanker paru-paru. Shutterstock
Kanker Paru di Indonesia Menyerang Usia Lebih Muda, Terutama Wanita

Pakar mengatakan angka kejadian kanker paru di Indonesia lebih muda 10 tahun dibandingn rata-rata di negara lain, terutama pada perempuan.


Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

5 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

Penerapan cukai plastik dan MBDK terus ditunda hingga Jokowi merevisi APBN 2023 untuk target ini menjadi Rp 0.


Perokok Meningkat, MTCN Imbau Kerjasama Kendalikan Produk Tembakau di Indonesia

6 hari lalu

Halaqah Kesehatan 2023 yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari dampak buruk zat adiktif rokok pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/Intan Setiawanty.
Perokok Meningkat, MTCN Imbau Kerjasama Kendalikan Produk Tembakau di Indonesia

Hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011 dan 2021 mengungkapkan meningkatnya jumlah perokok pasif menjadi 120 juta orang.


RPP Kesehatan Atur Pengendalian Rokok, Juru Bicara Sri Mulyani: Kami Ikut Beri Masukan

7 hari lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
RPP Kesehatan Atur Pengendalian Rokok, Juru Bicara Sri Mulyani: Kami Ikut Beri Masukan

Jubir Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu selama ini aktif memberi masukan dalam penggodokan RPP Kesehatan.


Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

7 hari lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Belum Pasti Diterapkan 2024, DJBC: Tergantung Situasi

Kebijakan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan belum jelas kapan akan diterapkan. Apa kata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?


Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

7 hari lalu

Personel Bea dan Cukai memantau kapal yang dicurigai saat melintas di Perairan Selat Malaka di Perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, 6 September 2020. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemegang tugas kepabeanan memiliki peran yang cukup strategis menjaga wilayah perbatasan yang sebagian besar terdiri dari perairan ini. ANTARA FOTO/M N Kanwa
Tindak Pidana Cukai Kini Bisa Dihentikan, DJBC: Aturan Ini Semacam Restorative Justice

Untuk menghentikan penyidikan tindak pidana cukai, tersangka diwajibkan membayar sanksi administratif berupa denda empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.


Tiga Calon Presiden Obral Janji Genjot Penerimaan

7 hari lalu

Tiga Calon Presiden Obral Janji Genjot Penerimaan

Tiga calon presiden mengobral berbagai program untuk menggaet pemilih. Program-program bernilai jumbo yang bisa membebani APBN.


Beda Deteksi Dini dan Skrining untuk Kanker Paru

7 hari lalu

Ilustrasi Kanker paru-paru. Shutterstock
Beda Deteksi Dini dan Skrining untuk Kanker Paru

Pakar onkologi toraks menjelaskan perbedaan antara skrining dan deteksi dini. Siapa saja yang berisiko kena kanker paru?


Australia Larang Impor Vape Sekali Pakai Mulai 2024

7 hari lalu

Beragam alat vaping dipamerkan dalam acara Kongres Ganja Dunia dan Pameran Bisnis di Los Angeles, California, AS, 26 September 2019. REUTERS/Mike Blake
Australia Larang Impor Vape Sekali Pakai Mulai 2024

Australia akan melarang impor vape sekali pakai mulai Januari 2024.