Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Reaksi Jokowi, Mahfud MD, Sandiaga dan Hadi Tjahjanto soal Konflik di Pulau Rempang

image-gnews
Ekspresi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pengumuman di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Dalam keterangannya, presiden melarang ekspor bahan mineral Bauksit,  rencana pencabutan PPKM, dan rencana pemberian insentif bagi kendaraan listrik. TEMPO/Subekti.
Ekspresi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pengumuman di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Dalam keterangannya, presiden melarang ekspor bahan mineral Bauksit, rencana pencabutan PPKM, dan rencana pemberian insentif bagi kendaraan listrik. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau berujung konflik. Pada Kamis, 7 September 2023, pasukan gabungan memaksa masuk Pulau Rempang untuk memasang patok pembatas dan pengukuran lahan di proyek Rempang Eco-City. Masyarakat yang menolak direlokasi atas pembangunan proyek strategis nasional tersebut saat itu memblokir jalan.

Upaya membubarkan blokade jalan dilakukan oleh pasukan gabungan dari kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan TNI dengan cara melontarkan gas air mata. Akibatnya, bentrokan antara masyarakat dan aparat pun tak dapat dihindari. Bahkan, peluru gas air mata juga mengarah ke sekolah yang berada di tepi Jalan Trans Barelang tempat terjadi bentrokan.

Tragedi di Pulau Rempang itu pun memancing Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto untuk buka suara. Berikut tanggapan mereka soal bentrokan di Pulau Rempang.

Jokowi Sebut Konflik Rempang karena Komunikasi Kurang Baik

Jokowi menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. Jokowi mengatakan komunikasi yang kurang baik menyebabkan kekacauan. “Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi." kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.

Padahal menurut Jokowi, di Rempang sudah ada kesepatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45. Atas konflik yang terjadi, Jokowi mengatakan akan mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk memberi penjelasan ke warga soal Proyek Rempang. “Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” ucap Jokowi.

Sandiaga Uno Sebut Hak Masyarakat di Pulau Rempang Perlu Dilindungi 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut prihatin atas kejadian kerusuhan yang berlangsung di Pulau Rempang, Batam. Menurut dia, seharusnya aparat melakukan pendekatan penuh kasih sayang.

"Saat melihat banyak video-video yang beredar tentu kita prihatin. Kita saling mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan untuk berlaku secara penuh rasa kasih sayang masyarakat kita sendiri," ujar Sandiaga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Badan Pemenangan Pemilu PPP di aula Masjid At Taqwa, Jakarta Selatan, Ahad, 10 September 2023. 

Sebagai Menparekraf, Sandiaga mengatakan ditugasi untuk menyiapkan pariwisata berbasis pariwisata hijau. Soal Pulau Rempang, rencananya akan dijadikan objek green tourism yang akan menciptakan lapangan kerja.

"Pulau Rempang ini nantinya akan jadi pusat ekonomi industri hijau, artinya kita mendukung menciptakan lapangan kerja, investasi. Tapi juga hak-hak masyarakat juga sesuai hukum perlu dilindungi," ujar Sandiaga.

Selanjutnya: Mahfud MD sebut ada kekeliruan dari KLHK...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat: Mengubah Lambang Negara, Pasbata Terancam Sanksi Pidana

2 jam lalu

Reza Indragiri Amriel. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Pengamat: Mengubah Lambang Negara, Pasbata Terancam Sanksi Pidana

Pernyataan Pasbata dengan menyebut Gibran sebagai "lambang negara," bisa masuk dalam tindak pidana menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.


Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

2 jam lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (tengah) foto bersama jajaran Eselon I, II dan para insan pers usai kegiatan Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Dok. Kemenhub
Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

Pemerintahan Jokowi fokus membangun konektivitas melalui 521 infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.


Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Harus Dikendalikan

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024. Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Harus Dikendalikan

Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal deflasi yang menurut BPS sudah belangsung selama lima bulan berturut-turut.


Jokowi soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Semestinya Diteken Prabowo

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Wanagama Nusantara memiliki luas 621 hektare dengan pengembangan tahap awal seluas 28 hektare itu nantinya akan digunakan sebagai hutan pendidikan atau destinasi wisata dengan tanaman endemik Kalimantan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jokowi soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Semestinya Diteken Prabowo

Jokowi sebelumnya pernah menuturkan penerbitan Keppres ini bisa jadi dilakukan sebelum 17 Agustus atau setelah Oktober 2024.


Cawe-cawe Jokowi Sampai Akhir Masa Jabatan

3 jam lalu

Cawe-cawe Jokowi Sampai Akhir Masa Jabatan

Akankah Jokowi juga terus berkeliling menjaga basis suaranya setelah lengser?


Perseteruan Kadin: Beda Pernyataan Soal Munas hingga Kepastian Hukum

3 jam lalu

Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Perseteruan Kadin: Beda Pernyataan Soal Munas hingga Kepastian Hukum

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar rapat konsolidasi dengan 238 Anggota Luar Biasa (ALB) pada Kamis, 3 Oktober 2024


Kementerian ESDM Perbarui Skema Investasi Hulu Migas: Untuk Memberikan Kemudahan Manfaat bagi Kontraktor

4 jam lalu

Gedung kantor Kementerian ESDM. Dok.Kementerian ESDM
Kementerian ESDM Perbarui Skema Investasi Hulu Migas: Untuk Memberikan Kemudahan Manfaat bagi Kontraktor

Kementerian ESDM melakukan penyesuaian aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) agar lebih fleksibel bagi para kontraktor.


Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

5 jam lalu

Presiden Jokowi menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 1 Oktober 2024. Istimewa
Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

Jokowi punya waktu dua pekan untuk menyerahkan daftar nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR.


Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

5 jam lalu

Jubir SHI, Fauzan Arrasyid. Dok. Pengadilan Agama Sei Rampah
Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

Solidaritas Hakim Indonesia telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Jokowi dan Prabowo.


Kata Walhi tentang Pemutihan Sawit Kawasan Hutan yang Diduga Sebabkan Kejagung Geledah KLHK

6 jam lalu

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Uli Arga Siagian, saat diwawancara di Kantor Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta, pada Selasa 23 Januari 2024. (Alif Ilham Fajriadi)
Kata Walhi tentang Pemutihan Sawit Kawasan Hutan yang Diduga Sebabkan Kejagung Geledah KLHK

Menurut Walhi, kurun waktu 2016-2024 terdapat dua kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pemutihan sawit dalam kawasan hutan.