TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara soal kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Diberitakan sebelumnya, bentrok antara warga dengan aparat gabungan TNI-Polri terjadi di Pulau Rempang. Hal ini seiring penolakan warga yang terancam digusur untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi.
"Saya berharap ini bisa ditangani dengan lebih baik karena investasi butuh suasana kondusif. Kalau tidak kondusif, investasi kemungkinan tidak akan mulus," ujar Sandiaga ketika ditemui di Kantor Kemenparekraf, Senin, 11 September 2023.
Proyek Rempang Eco City bakal dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kawasan tersebut dijadikan proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Namun belakangan, situasi di kawasan tersebut memanas. Bentrok masyarakat adat dengan aparat terjadi pada Kamis malam, 7 September 2023. Konflik berlanjut pada Senin, 11 September 2023. Seribuan masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam, Kota Batam, pada Senin, 11 September 2023.
Massa sudah berkumpul sejak pagi hari, tidak hanya warga melayu Batam tetapi juga dari berbagai daerah lainnya. Massa langsung berkumpul di depan kantor BP Batam untuk melakukan orasi.
Setidaknya ada beberapa point tuntutan mereka yaitu, menolak penggusuran belasan kampung di Pulau Rempang Galang, mendesak Polri dan TNI membubarkan Posko yang didirikan di Rempang Galang. Mereka juga meminta semua intimidasi kepada orang Melayu di Pulau Rempang dihentikan dan menuntut Presiden Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.
Tidak hanya itu massa juga meminta Presiden mencopot Muhammad Rudi, dari jabatannya sebagai Kepala BP Batam. "Serta kami meminta bebaskan warga Rempang Galang yang ditahan," kata orator aksi yang berasal dari Laskar Pembela Marwah Melayu.
RIRI RAHAYU | YOGI EKA SAPUTRA
Pilihan Editor: Pemerintah Gencar Sepakati Kerja Sama Kendaraan Listrik di KTT ASEAN, Ekonom Nilai Pasarnya Belum Antusias
