TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai janji politik elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal bahan bakar minyak (BBM) gratis jika PKB dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menang dalam Pemilu 2024 kurang realistis. Sebelumnya, video pengurus PKB Syaiful Huda yang melontarkan janji tersebut memang viral di media sosial X.
"Untuk sampai gratis (BBM), terlalu ambisius (janji tersebut) dengan kapasitas anggaran yang ada sekarang," kata Faisal kepada Tempo, Minggu, 10 September 2023.
Faisal menuturkan, selama ini pemerintah sudah menggelontorkan subsidi BBM dengan mengalokasikan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Walhasil, Pertalite dijual dengan harga lebih murah. Namun yang perlu diingat, kata dia, kuota pun sering melebihi batas. Artinya, demand yang ada lebih besar ketimbang supply.
"Itu terjadi karena ada batasan (subsidi) pemerintah. Karena ada keterbatasan anggaran. Artinya, kalau kemudian gratis, ada konsekuensi anggaran yang jauh lebih besar ketimbang yang sudah dialokasikan sekarang," ujar Faisal.
Ketika anggaran subsidi BBM diperbesar untuk menggratiskan BBM, menurut Faisal, maka berdampak pada alokasi dana untuk keperluan lainnya. Sebab, kata dia, tidak mungkin memperbesar anggaran untuk alokasi belanja tertentu tanpa mengurangi alokasi belanja yang lain. "Itu yang perlu dikalkulasi," ujar Faisal.
Adapun dalam video yang sempat viral di media sosial X tersebut, elite PKB Syaiful Huda mengatakan jika Gus Muhaimin—panggilan lain Cak Imin—dan PKB menang maka para pemilik sepeda motor akan mendapat subsidi BBM.
"Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kami subsidi, gratis, tanpa biaya," ucap Syaiful Huda. "Siapa di sini yang punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM."
Dalam potongan video lainnya yang diunggah @dpwpkbjabar, Syaiful Huda juga membeberkan janji-janji lainnya. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar per desa per tahun, subsidi pupuk serendah-rendahnya untuk petani dengan luas lahan di bawah setengah hektar, hingga tunjangan Rp 6 juta bagi warga yang hamil.
Pilihan Editor: Jokowi Minta Belanda Bantu Kembangkan Teknologi Rendah Karbon
