Banyak barang belum tersedia di Indonesia
Sonny menjelaskan banyak barang produksi atau kebutuhan yang diperlukan tak bisa diperoleh karena belum tersedia di Indonesia. Sementara saat ini ada 50 juta UMKM ditargetkan untuk masuk ke platform marketplace.
APLE mencatat, per bulannya ada 500 ton lebih barang UMKM yang dijual secara lintas negara atau cross border. Total transaksi ekspor dari sektor UMKM ini, kata dia, mencapai Rp 2 triliun dalam satu tahun.
Mendegradasi kemampuan marketplace untuk kompetitif
Dia menjelaskan kegiatan importasi marketplace termasuk yang paling kompleks. Sehingga larangan jual barang impor akan mendegradasi kemampuan marketplace untuk lebih kompetitif.
"Jadi harusnya dibatalkan segera larangan impor di bawah US$ 100,” kata dia.
Efek domino terhadap perekonomian Indonesia
Sonny pun menilai efek domino dari kebijakan tersebut juga akan membuat perekonomian Indonesia yang saat ini tengah bangkit kembali terpuruk. Sektor logistik menurutnya akan sangat terdampak sehingga membuat aktivitas lebih dibebankan ke kegiatan ekspor.
Imbasnya, menurut dia, pelaku usaha logistik akan membuat penyesuaian untuk membuat perusahaannya tetap sehat dengan cara pengurangan tenaga kerja. Ia memperkirakan ancaman PHK massal akan terjadi setidaknya dua bulan setelah larangan diberlakukan.
Dia juga menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama dan kedua 2023 sebesar 5,9 persen, yang disumbang oleh sektor logistik sekitar 19 persen. Apabila larangan jual barang impor diterapkan, menurut Sonny, hal itu akan berdampak langsung ke sektor logistik dan akan mendegradasi ekonomi nasional.
"Kami berharap pemerintah dalam mengatasi persoalan predator pricing dapat membuat kebijakan yang tak mendegradasi UMKM dan perekonomian Indonesia," ujarnya.
