TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori berkomentar soal anggaran ketahanan pangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam RAPBN 2024 dan Nota Keuangan Rabu, 16 Agustus 2023.
Khudori mengatakan anggaran yang dialkokasikan sebesar Rp 108,8 triliun untuk 2024 itu memang naik ketimbang anggaran 2013 sebesar Rp 104,2 triliun. Namun, dia menduga prioritas program tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Tidak ada prioritas langsung untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Orientasi meningkatkan kesejahteraan petani dari tahun ke tahun selalu tertinggal,” kata Khudori melalui pesan tertulis pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Khudori memprediksi salah satu alokasi terbesar akan ditujukan untuk bantuan bangan dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. “Kalau tidak salah, untuk program ini saja bisa sampai memakan anggaran Rp 44 triliun,” ujarnya. Sedangkan alokasi terbesar kedua masih terkait dengan sarana dan prasarana pertanian termasuk jaringan irigasi, bendungan, embung, dan subsidi pupuk.
Namun sayangnya, Khudori melanjutkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara massif itu tidak berdampak signifikn pada peningkatan produksi pertanian. Menurutnya hal ini terjadi karena sejumlah hal. Misalnya, bendungan sudah dibangun, tapi jaringan irigasi yang memanfaatkan air dari bendungan ini belum ada. Ada pula irigasi primer dan sekunder sudah dibangun, tapi irigasi berikutnya, yakni tersier, belum dibangun.
“Lagi-lagi air jadi tak tersedia. Ada juga jaringan irigasi dibangun jauh dari wilayah sawah yang dicetak,” ujar dia.
Selanjutnya: Khudori juga menyoroti program subsidi pupuk....
