TEMPO.CO, Jakarta - Kritik Guru Besar Universitas Indonesia Sutanto Soehodho terhadap rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi berita terkini yang banyak menarik perhatian pembaca. Menurut Sutanto, subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak tepat karena semestinya subsidi diberikan kepada masyarakat tidak mampu.
Berita lain yang banyak dibaca adalah mengenai kunjungan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Batam. Kedatangan Bahlil disambut dengan spanduk penolakan relokasi warga.
Berikutnya adalah berita mengenai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat yang mendorong pengusutan terhadap kasus dugaan pelecehan seksual berupa body-checking yang terjadi di ajang Miss Universe Indonesia 2023.
Kemudian berita tentang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Menurut Airlangga, Prabowo merupakan tokoh yang tepat agar Indonesia dapat lolos dari middle income trap. Apakah yang dimaksud middle income trap?
Berita kelima adalah mengenai promo transaksi di aplikasi Shopee.
Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.
- Guru Besar UI Kritik Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Mestinya untuk Masyarakat Miskin
Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia Sutanto Soehodho merespons Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang bakal memberikan subsidi tarif atau public service obligation (PSO) untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut Sutanto, subsidi menjadi layak jika berbasis pada layanan kelas ekonomi yang membantu masyarakat golongan menengah ke bawah atau masyarakat miskin.
Sutanto mengakui, memang subsidi pemerintah untuk angkutan publik tentu tujuannya membantu masyarakat sebagai pengguna yang tidak dapat menjangkau tarif kenyataan. Sehingga diturunkan dari biaya investasi, operasi, dan perawatan.
“Pertanyaannya adalah pelayanan KCJB termasuk pelayanan kelas ekonomi yang membutuhkan subsidi atau justru kelas non-ekonomi?” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Sebagai referensi, Sutanto melanjutkan, Kereta Api Parahyangan yang kelasnya lebih rendah dari kereta cepat saja tidak mendapatkan subsidi. Sehingga, dia mempertanyakan, jika dibandingkan rute yang sama dengan Kereta Api Parahyangan, apakah tiket KCJB layak untuk disubsidi.
“Jadi sebelum bicara mengenai berapa lama harus disubsidi, lebih relevan melihat kelayakan subsidi itu sendiri. Jika subsidi KCJB hanya didasari dengan promosi, maka jangan-jangan subsidinya menjadi tanpa batas waktu,” ucap Sutanto.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Aspek Indonesia Desak Kasus Pelecehan Seksual Miss Universe Diusut ...
