TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dalam rangka mengatasi kekeringan.
"Respons atas kekeringan pada musim kemarau tahun ini pertama-tama diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Setelah air bersih terpenuhi air dialirkan untuk daerah-daerah irigasi atau lahan-lahan pertanian," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 13 Agustus 2023.
Endra menjelaskan untuk konsumsi air bersih, Kementerian PUPR menerapkan tiga strategi. Pertama mengoptimalkan sistem eksisting melakukan langkah-langkah cepat/darurat untuk wilayah terdampak. Kedua, membangun sumur bor baru pada wilayah dengan intensitas hujan rendah. Dan ketiga melakukan pemantauan terhadap 13 waduk utama untuk memastikan tampungan air tetap optimal.
"Tiga langkah cepat manfaat tersebut. Pertama melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan untuk sumur-sumur yang ada. Kemudian melakukan pengaturan (buka-tutup) terhadap pintu-pintu air di bendungan dan embung untuk mempertahankan elevasi/muka air. Dan yang ketiga, pada kondisi yang sangat ekstrim dimana air sudah kering dan tidak ada cekungan air tanah (CAT) kami berkoordinasi dengan Cipta Karya dan pemerintah daerah untuk memobilisasi air bersih dengan tangki-tangki air," katanya.
Kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk daerah-daerah tersebut, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air tanah.
"Untuk itu, Kementerian PUPR telah membangun 37 sumur bor baru yang tersebar di 19 provinsi. Kemudian melakukan rehabilitasi 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi," ujar Endra.
PUPR mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan
