TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba memperkirakan besaran tarif yang pas untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di kisaran Rp 250-350 ribu untuk berbagai kelas atau layanan. Menurut dia, angka tersebut tepat untuk diterapkan selama 2-5 tahun pertama.
“Karena konsumen akan membandingkan angka tersebut dengan moda lain, termasuk tarif Kereta Api Parahyangan, travel, bus, dan kendaraan pribadi,” ujar Aleksander saat dihubungi pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Dia menjelaskan, biaya operasi pada saat ini memang sepenuhnya mengandalkan jumlah penumpang yang diangkut. Namun, mengacu pada pengalaman pengelolaan kereta cepat di negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) merupakan potensi besar.
Namun, pengembangan TOD itu membutuhkan waktu dan upaya dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. “Operator semata tidak cukup. Butuh terutama lembaga pengelola kereta cepat yang belum terbentuk, pemerintah daerah, pengembang kawasan dan lain-lain,” tutur Aleksander.
Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku pihaknya sudah memperhitungkan tarif KCJB. Menurut dia, ada dua yang dilakukan, pertama angka rekomendasi, refleksi dari investasi dan beban bunga (angka keekonomian); kedua harga pasar.
Budi Karya menjelaskan, jika ternyata angka ekonominya tinggi sekali, pemerintah harus bisa membuat angka itu mendekati angka pasar. “Sudah diperhitungkan, dengan capital injection (suntikan modal), harganya antara Rp 250-300 ribu,” ujar Budi Karya dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.
Budi Karya berharap tarifnya akan mendekati harga yang bisa dibayar oleh masyarakat. “Sehingga (soal tarif) tidak ada masalah,” tutur Budi Karya.
Soal besaran subsidi yang disiapkan pemerintah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan pihaknya telah membahas mengenai itu. Namun, dia tidak bersedia mengungkapkan hasil pembahasannya. “Sudah (dibahas). Nanti saya jawab,” kata dia.
Dari estimasi harga keekonomian berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, yakni Rp 350 ribu, menjadi Rp 250-300 ribu diperlukan subsidi sebesar Rp 50-100 ribu per orang. Dengan target penumpang sekitar 31 ribu per hari—berdasarkan asumsi studi Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (Polar) Universitas Indonesia, anggaran yang perlu disiapkan dalam setahun sebesar Rp 566 miliar hingga Rp 1,1 triliun.
Rencana pemberian subsidi tarif atau public service obligation (PSO) sepur kilat itu diungkap oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi setelah menjajal light rail transit atau LRT Jabodebek pada Kamis, 10 Agustus 2023 lalu. Jokowi mengatakan subsi tersebut diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.
"Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | REUTERS
Pilihan Editor: Terkini: Faisal Basri Tuding Smelter Nikel Cina Tidak Bayar Royalti dan Tanggapan Kementerian Keuangan
