TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berharap terbitnya European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau UU Anti Deforestasi Uni Eropa tidak dibesar-besarkan. Toh, kata dia, masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri sebelum beleid itu berlaku per Januari 2025.
"Jangan dibesar-besarkan, sehingga menyebabkan harga TBS (tandan buah segar) sawit petani swadaya anjlok," kata Rizal dalam acara International Youth Day di M Bloc Space Jakarta pada Sabtu, 12 Agustus 2023. "Seolah-olah TBS tidak laku gara-gara EUDR."
Adapun UU Anti Deforestasi Uni Eropa merupakan UU yang mengatur agar barang yang diekspor maupun diimpor Uni Eropa bebas dari deforestasi atau penggundulan hutan
Rizal menuturkan, masih ada waktu setidaknya 16 bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan aturan dalam UU Anti Deforestasi. Dalam mengawal implementasi UU Anti Deforestasi, Rizal juga mengatakan sudah dilakukan pertemuan Joint Task Force Bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa.
"Untuk membahas persiapan pelaksanaan aturan tersebut," kata Rizal. "Jadi, bukan hanya palm oil. Nanti akan diaplikasikan ke produk-produk lain."
Mengutip siaran pers Kementerian Perekonomian, pembentukan Ad Hoc Joint Task Force on EUDR itu dibentuk usai Indonesia dan Malaysia melakukan Joint Mission bersama ke Brussels pada tanggal 30 – 31 Mei 2023 dan kunjungan lanjutan Komisi Eropa ke Indonesia dan Malaysia pada 26 – 28 Juni 2023.
Adapun kick of meeting Ad Hoc Joint Task Force on EUDR tersebut diselenggarakan di Jakarta pada Jumat, 4 Agustus 2023. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Sekretaris Jenderal Kementerian Perkebunan dan Komoditas (MPC) Malaysia YBhg. Dato' Mad Zaidi bin Mohd Karli, dan Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa (EC) Astrid Schomaker. Pertemuan itu diadakan untuk mencapai pemahaman bersama diantara negara produsen dan konsumen.
UU Anti Deforestasi Uni Eropa memang menuai pro kontra. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahkan tegas menolak regulasi tersebut. Zulhas menilai UU Anti Deforestasi bisa menghambat perdagangan karena selama ini Indonesia mengekspor berbagai komoditas ke Uni Eropa. Mulai dari sawit, kopi, kayu, karet, hingga ternak sapi. Nilai ekspornya pun cukup fantastis.
"Ekspor Indonesia ke Eropa tahun 2022 nilainya hampir US$ 7 juta. Ini meliputi hampir 8 juta petani kecil," tutur Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan pada Senin, 1 Agustus 2023. "Kami sadari perjuangan ini (penolakan terhadap UU Anti Deforestasi) tidak mudah. Tapi untuk melindungi kepentingan nasional."
Pilihan Editor: Penerimaan CPNS 2023 Resmi Dibuka September, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya
