Rencana pemberian subsidi tarif atau public service bligation (PSO) sepur kilat itu diungkap oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi setelah menjajal light rail transit atau LRT Jabodebek pada Kamis, 10 Agustus 2023 lalu. Jokowi mengatakan subsidi tersebut diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.
"Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
"Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu," kata Jokowi.
Menurut Jokowi kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum, seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara," kata Jokowi.
MOH KHORY ALFARIZI | M JULNIS FIRMANSYAH | CAESAR AKBAR | REUTERS
Pilihan Editor: Astra Rampungkan Akuisisi OLX Classifieds, Astra Digital Mobil Kuasai 99,98 Persen
