TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu menjadi komoditas politik menjelang pemilihan umum. Karena itu, ia melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), UMKM ini hidup ketika ada Pilkada, Pileg, Pilpres karena mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya tidak ingin itu terjadi terus menerus," ujarnya dalam acara pemberian nomor induk berusaha yang disaksikan secara virtual pada Kamis, 9 Agustus 2023.
Selain menjadi komoditas politik, Bahlil mengeluhkan soal jaminan yang diminta perbankan kepada UMKM yang mengajukan pinjaman.
Lebih lanjut, ia menegaskan kepada pihak perbankan untuk tidak meminta agunan atau jaminan kepada UMKM yang ingin melakukan peminjaman. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo telah sepakat bahwa kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 50-100 juta bagi UMKM tidak perlu menggunakan jaminan.
"Rumah saja masih kos kosan. Pendapatan belum tentu ada tiap hari, bagaimana punya jaminan," ucapnya.
Karena itu, pemerintah membuat kebijakan bahwa yang menjadi jaminan dalam pengajuan KUR adalah negara lewat asuransi. Karna itu, tidak boleh ada lagi perbankan yang meminta jaminan, terlebih himpunan bank negara atau Himbara.
Ia pun bercerita pengalamannya saat masih menjadi pelaku UMKM. Saat menjadi pelaku UMKM, Bahlil memiliki banyak sekali hambatan. Misalnya pungutan liar saat mengurus sejumlah perizinan usaha. Karena itu, ia kini pemerintah menerapkan sistem secara elektronik untuk UMKM melalui online single submission (OSS).
"Jadi kalau masih ada yang seperti ini enggak boleh lagi. Ini UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional," kata dia.
Pilihan Editor: Menteri Bahlil Datangkan Investor Asing ke KEK Sorong, Terkendala Bahan Baku dan Lahan
