Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hadirkan Solusi Keuangan, Bank Mandiri Teken MoU dengan Otorita Ibu Kota Negara

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL -- Bank Mandiri terus konsisten menghadirkan solusi layanan finansial untuk memudahkan transaksi keuangan, tidak hanya untuk masyarakat ritel namun untuk lembaga. Konsistensi ini diwujudkan lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun ruang lingkup dari MoU secara besaran meliputi pengelolaan dana, pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan Bank Mandiri.

MoU yang telah ditandatangani merupakan landasan awal untuk penyusunan perjanjian Kerjasama lebih lanjut yang diantaranya Kerjasama Pembayaran Payroll, Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah, dan Kerjasama e-Money Co-branding sebagai ID Card Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, Bank Mandiri sebagai bagian dari Lembaga Keuangan di BUMN, menyadari pentingnya untuk terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara termasuk dalam menyediakan layanan perbankan berbasis digital agar berbagai transaksi keuangan dapat dilakukan sesuai kebutuhan OIKN.

“Melalui sinergi ini, kami berharap menjadi awal untuk kolaborasi yang lebih baik dan menjadi komitmen Bank Mandiri untuk memberikan layanan yang terbaik dan prima dalam mendukung kebutuhan layanan perbankan, tidak hanya kepada OIKN sebagai Lembaga Negara tetapi juga kepada seluruh jajaran pegawai OIKN,” ujar Rohan di Jakarta, Rabu (9/8).

Dalam kesempatan yang sama Bank Mandiri dan OIKN menandatangani Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan mandat dari Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rohan juga menyampaikan, Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap Program Pemerintah menuju cashless society, dimana penggunaan Uang Persediaan tidak lagi sepenuhnya menggunakan uang tunai. Selain itu, di Ibu Kota Nusantara memiliki potensi bisnis yang cukup luas sehingga terbuka peluang skema Kerjasama yang dapat dilakukan tidak hanya oleh Bank Mandiri, namun termasuk Perusahaan Anak Bank Mandiri dalam mendukung pengembangan Ibu Kota baru nantinya.  

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Otorita Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, pihaknya berharap dapat MoU ini dapat memayungi berbagai kepentingan di kedua belah pihak. Termasuk Bank Mandiri dapat bersinergi dengan OIKN dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas bangsa, green economy & energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai transformasi besar bangsa Indonesia.

”Bank Mandiri merupakan salah satu mitra pilihan kami yang dapat memenuhi kebutuhan di Otorita Ibu Kota Nusantara.  Kami pun meyakini bahwa dengan kemampuan sistem perbankan yang dimiliki Bank Mandiri, pengelolaan keuangan kami dapat lebih efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Achmad.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asparminas Perjuangkan Wadah Independen Industri AMDK

2 jam lalu

Asparminas Perjuangkan Wadah Independen Industri AMDK

Melalui program-program yang telah dilakukan, Asparminas telah berhasil menempatkan diri sebagai organisasi independen produsen air minum kemasan


Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

2 jam lalu

Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual.


Indonesia Darurat Perundungan Anak, Puan Dorong Pemerintah Lakukan Penanganan Khusus

5 jam lalu

Indonesia Darurat Perundungan Anak, Puan Dorong Pemerintah Lakukan Penanganan Khusus

Puan mengatakan, pendidikan kewarganegaraan siswa di sekolah perlu dilengkapi dengan adanya pendidikan moral dan budi pekerti bagi anak


Wisnu Wijaya Usulkan Pendamping PKH Jadi PPPK

6 jam lalu

Wisnu Wijaya Usulkan Pendamping PKH Jadi PPPK

Pengangkatan pendapiny PKH menjadi PPPK dinilai sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan para pendamping PKH.


KKP Ajak Penyuluh Kawal Penataan Ruang Laut

20 jam lalu

KKP Ajak Penyuluh Kawal Penataan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen mengoptimalkan peran penyuluh perikanan untuk menyukseskan penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut


KKP Perkuat Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ikan Dilindungi

21 jam lalu

KKP Perkuat Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ikan Dilindungi

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ikan yang dilindungi termasuk Appendiks CITES.


KKP Kuburkan Hiu Paus Seberat Satu Ton

23 jam lalu

KKP Kuburkan Hiu Paus Seberat Satu Ton

KKP melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar menguburkan hiu paus dengan berat sekitar satu ton yang didapati terdampar dalam kondisi mati di Pesisir Pantai Banjar Yeh Kuning.


Airlangga Bangga Capaian Medali Atlet Wushu di Asian Games 2022

1 hari lalu

Airlangga Bangga Capaian Medali Atlet Wushu di Asian Games 2022

Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Airlangga Hartarto mengaku bangga dengan capaian para atlet wushu yang telah berjuang di Asian Games 2022 Hangzhou, China.


Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

1 hari lalu

Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

Kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui (APBN) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting yang dimiliki oleh Pemerintah.


Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Ala KKP

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo.
Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Ala KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengulas cara beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di sektor perikanan dan masyarakat pesisir di Indonesia.