TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) mengaku baru saja melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ketua Umum Aismoli, Budi Setiyadi mengatakan pertemuan tersebut membahas rencana perubahan syarat penerima insentif motor listrik.
"Hasil rapat, syarat diganti menjadi 1 KTP 1 unit," kata dia dalam keterangannya kepada Tempo, Selasa, 1 Agustus 2023.
Budi mengaku telah berdiskusi dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin. Menurut Budi, pemerintah mengubah syarat penerima insentif motor listrik karena penyerapannya hingga saat ini masih sangat rendah. Dengan membukanya untuk umum, pemerintah berharap penyaluran insentif bisa dipercepat.
Sebelum diubah, pemerintah menerapkan empat kriteria penerima motor listrik. Insentif hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM tersebut harus terdaftar sebagai penerima kredit usaha rakyat (KUR).
Pemohon insentif juga sebelumnya harus masuk dalam daftar penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Selain itu, insentif juga hanya diberikan kepada penerima subsidi upah dan bantuan subsidi listrik 450 hingga 900 VA.
Budi mengaku menyambut baik dukungan dari pemerintah ini. Dia menilai, kebijakan tersebut akan mengurangi kontribusi polusi dari kendaraan. Menurutnya, beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) pun dapat berkurang.
"Sehingga dana dapat digunakan untuk pembangunan aset infrastruktur untuk generasi yang akan datang," kata dia,
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu.
"Kelihatannya untuk ke depan, akan dibuka untuk umum," kata Bahlil setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) sekaligus Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko juga tak menampik peminat insentif motor listrik masih rendah. Karena itu, ia mengungkapkan pemerintah tengah membuka opsi perombakan syarat penerima insentif tersebut.
Moeldoko berujar insentif disertai dengan persyaratan itu tidak menarik, sehingga pemerintah bakal menghapus kriteria penerima insentif ini. Moeldoko menduga persyaratan tersebut telah menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengikuti program ini, sehingga serapan insentif motor listrik masih rendah.
Di sisi lain, Moeldoko berharap perombakan syarat penerima insentif motor listrik tidak membuat masyarakat beranggapan bahwa program ini ditujukan untuk orang kaya.
"Jangan lagi ada komentar bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada orang kaya, karena ternyata ya memang dengan persyaratan itu tidak acceptable," ujarnya saat ditemui di The Westin Jakarta pada Rabu, 12 Juli 2023.
Pilihan Editor: Susi Pudjiastuti Blak-blakan soal Harga Tiket Pesawat Rute Domestik Lebih Mahal dari Internasional
