Selain itu, pesawat Susi Air yang dimiliki oleh Susi Pudjiastuti menjadi pesawat pertama yang mendarat di Aceh setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami. Awalnya, pesawat tersebut direncanakan untuk mengangkut ikan. Namun, akhirnya pesawat milik Susi digunakan sebagai sarana untuk mengangkut bantuan bagi korban tsunami di Aceh.
Saat ini, bisnis jasa transportasi milik Susi Pudjiastuti memiliki 49 pesawat dalam armadanya. Armada tersebut terdiri dari 32 pesawat Cessna Grand Caravan C208B, 9 pesawat Pilatus PC-6 Turbo Porter, 3 pesawat Piaggio P180 Avanti II, 1 pesawat Air Tractor AT802 “Fuel Hauler”, 1 pesawat Piper Archer PA-28, dan 1 pesawat LET 410. Diperkirakan omzet dari bisnis ini mencapai ratusan miliar per tahun.
Hingga kemudian pada 26 Oktober 2014, Susi resmi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selama masa jabatannya sebagai, Susi menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial. Namun dampaknya memberikan banyak perubahan positif untuk kelestarian laut Indonesia.
Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal karena tindakan tegasnya terhadap penangkapan ikan ilegal. yang merujuk pada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia.
Selama masa jabatannya sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiastuti dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Nama Susi bahkan dikaitkan dengan istilah "tenggelamkan”. Pasanya ia tidak ragu untuk memerintahkan penenggelaman kapal, terutama kapal milik asing yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.
Selain tindakan penenggelaman kapal, komitmen Susi terhadap perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets).
Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP No. 56/2016. Hal ini dilakukan karena Susi meyakini bahwa ekspor benih lobster dapat menyebabkan kerusakan ekologi akibat tingginya permintaan dari luar negeri yang menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Selain itu, ekspor benih lobster hanya akan menguntungkan petambak dari negara lain, karena harga lobster dewasa yang diekspor sangat tinggi.
Upaya ini akhirnya berhasil; sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah berhasil mengurangi upaya penangkapan sebesar 25 persen dan berpotensi meningkatkan jumlah tangkapan sebesar 14 persen serta keuntungan sebesar 12 persen.
Kritik Susi ke Pemerintahan Jokowi
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiastuti sepenuhnya fokus mengurus bisnisnya. Selain itu, dia juga dikenal cukup aktif membagikan aktivitasnya di media sosial.
Dengan jutaan pengikut di Instagram dan Twitter, Susi Pudjiastuti menjadi sosok yang vokal dalam mengkritik pemerintah jika ia menilai ada keputusan yang keliru, termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan atasannya, Presiden Jokowi.
Selanjutnya: 1. Kritik Perizinan Ekspor Pasir Laut...
