TEMPO.CO, Jakarta - Dalam laporan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) hingga Juni 2023 atau semester satu 2023, pemerintah telah membelanjakan Rp 1.255,7 triliun atau 41 persen dari target APBN tahun ini. Dari angka tersebut belanja pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 891,6 triliun atau 71 persen dari total belanja negara adalah belanja pemerintah pusat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan di dalamnya ada belanja non kementerian dan lembaga yang biasanya langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya sampaikan bahwa mayoritas belanja non kementerian dan lembaga itu didominasi oleh belanja untuk masyarakat,” ujar dia dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, pada Senin, 24 Juni 2023.
Lebih rinci, dari angka Rp 891,6 triliun tadi yang dilakukan yang dibelanjakan pemerintah 55,2 persen atau Rp 492 triliun itu adalah belanja langsung yang manfaatnya diterima masyarakat. Artinya, kata Sri Mulyani, APBN sangat diandalkan terutama bagi kelompok-kelompok rentan dan miskin.
Dari paparan bendahara negara, disebutkan bahwa Rp 492 triliun sudah dibelanjakan dalam waktu enam bulan. Di antaranya untuk perlindugan sosial seperti program keluarga harapan (PHK) senilai Rp 14,7 triliun. Dana tersebut untuk 9,8 juta kelompok keluarga yang betul-betul mengandalkan penerimaan APBN per bulannya.
Selain itu ada kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima atau keluarga ini nilai yang dibagikan Rp 3,7 triliun setiap dengan total belanja mencapai Rp 22,3 triliun. Lainnya, ada keluarga-keluarga miskin yang didaftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan.
Daftat bantuan benih ikan, kepiting, dan udang
