TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, larangan ekspor beras India tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional. Diketahui, India mengeluarkan kebijakan larangan ekspor beras non-Basmati mulai 20 Juli 2023.
Menurut Arief, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," kata Arief dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Juli 2023.
Arief menjelaskan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Ratas Kabinet, pada Selasa, 18 Juli 2023 lalu, Bapanas telah mempersiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pemenuhannya diprioritaskan bersumber dari dalam negeri.
Penugasan pengadaan CBP sebanyak 2 juta ton yang dilakukan melalui importasi Perum Bulog bersumber dari beberapa negara, tidak termasuk India. Bahkan menurutnya, justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia.
"Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu importasinya salah satunya dari India. Jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar," ungkapnya.
Arahan mengantisipasi turunnya ketersediaan beras akibat El Nino
