Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menpan RB Minta Pemda Hadirkan Mal Pelayanan Publik Tanpa Bangun Gedung Baru

image-gnews
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformas Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformas Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah atau Pemda agar menggunakan gedung yang ada untuk dialihfungsikan menjadi mal pelayanan publik (MPP). 

"Menghadirkan MPP tidak selalu harus bangun gedung baru, tapi bisa juga memanfaatkan gedung yang ada sehingga bisa cepat," ujar Anas, sapaannya, dalam keterangan resmi, Kamis, 20 Juli 2023. "Saya kira Pemda di berbagai daerah tidak harus membangun baru jika anggarannya terbatas dan waktunya pendek."

Dengan begitu, Anas menilai gedung yang ada bisa dioptimalkan, didesain, dan disesuaikan. Hal tersebut dilakukan oleh Pemda Kota Batu, Jawa Timur, seperti yang dilihat Anas dalam kunjungannya Selasa kemarin, 18 Juli 2023.

Pemda setempat memanfaatkan gedung yang ada di wilayah kantor Wali Kota Batu untuk menjadi MPP. "Tempatnya apik, tidak terlalu ribet desainnya, namun cukup nyaman," tuturnya.

Dengan cepat menghadirkan MPP, lanjut Anas, Pemda pun mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang memberikan dampak. Menurut Anas, kehadiran MPP mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan, serta mengikis rantai birokrasi.

"Sehingga dampaknya masyarakat mudah dalam mengakses layanan dari pemerintah," ujar Menpan RB itu.

Selanjutnya: Kementerian Pan RB tengah mengembangkan ...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Jajal Taksi Terbang EHang 216, Harganya Tembus Rp 8 Miliar

18 menit lalu

Jokowi jajal taksi Terbang EHang 216. (TEMPO/Erwan Hartawan)
Jokowi Jajal Taksi Terbang EHang 216, Harganya Tembus Rp 8 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjajal duduk di dalam taksi terbang EHang 216 disela-sela Hub SPACE 2023, Jumat, 28 September 2023.


Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

2 jam lalu

Warga menyaksikan bendungan air usai pembukaan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, 31 Agustus 2015. Warga dari berbagai daerah di Jawa Barat sengaja datang untuk melihat waduk terbesar ke dua di Indonesia. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

Terkini: Mengapa Waduk Indonesia tidak mencapai 10 persen waduk di Korea, PT KAI tebar 73 tiket promo.


Megawati Ceritakan Varietas Padi MSP yang Dinamai Berdasarkan Inisial Namanya

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua partai keenam yang terkaya di Indonesia. Berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2021, Mega memiliki harta kekayaan sebanyak Rp214,2 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Megawati Ceritakan Varietas Padi MSP yang Dinamai Berdasarkan Inisial Namanya

Saat Rakernas IV PDIP, Megawati bercerita mengenai varietas padi berdasarkan inisial namanya, tapi ia meminta diganti menjadi Mari Sejahterakan Petani


Hasto Sebut Hari Terakhir Rakernas IV PDIP Bahas Pemenangan Ganjar

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memamerkan Mobil Bioskop PDIP di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 29 September 2023. ANTARA/HO-PDIP
Hasto Sebut Hari Terakhir Rakernas IV PDIP Bahas Pemenangan Ganjar

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan hari terakhir Rakernas IV PDIP diawali dengan pembahasan tentang pemenangan Pilpres 2024.


Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

3 jam lalu

Ilustrasi musim panen. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

Kebijakan sejumlah negara mengerem ekspor bahan pangan membuat Presiden Jokowi waswas. Bagaimana masa Soeharto wacanakan swasembada pangan?


Profil I.J. Kasimo, Penggagas Kasimo Plan untuk Ketahanan Pangan Era Orde Lama

4 jam lalu

IJ Kasimo. Wikipedia
Profil I.J. Kasimo, Penggagas Kasimo Plan untuk Ketahanan Pangan Era Orde Lama

Jokowi khawatir soal sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras. Ini profil I.J. Kasimo tokoh ketahanan pangan era orde baru.


Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

4 jam lalu

Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

Selain peringati pelanggaran HAM, massa aksi demonstrasi juga tuntut PJ Gubernur Bey Machmudin keluar dan temui massa untuk berdialog.


Jokowi Khawatir Soal Ketahanan Pangan, Ini Wacana Swasembada Pangan Orde Lama Lewat Rencana Kasimo

4 jam lalu

Ilustrasi Orang-orangan sawah. AFP PHOTO/ADEK BERRY
Jokowi Khawatir Soal Ketahanan Pangan, Ini Wacana Swasembada Pangan Orde Lama Lewat Rencana Kasimo

Jokowi khawatirkan kondisi ketahanan pangan akibat beberapa negara hentikan ekspor beras. Masa Orde Lama ada Rencana Kasimo swasembada pangan.


Pulau Rempang Belum Selesai, Berikut Tanggapan Kritis Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM

5 jam lalu

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Pulau Rempang Belum Selesai, Berikut Tanggapan Kritis Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM

Persoalan Pulau Rempang belum selesai, beberapa lembaga menyampaikan tanggapan kritisnya seperti Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM.


Prabowo Ungkap Alasannya Bergabung ke Kabinet Jokowi: Tak Mau Diadu Domba

5 jam lalu

Prabowo Subianto menghadiri acara Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 September 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
Prabowo Ungkap Alasannya Bergabung ke Kabinet Jokowi: Tak Mau Diadu Domba

Prabowo mengungkapkan alasannya memutuskan bergabung bersama Presiden Jokowi karena tidak mau diadu domba.