TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie mengakui banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan olehnya. Ketua Umum Projo itu bahkan menyebut kementeriannya merupakan gunung masalah.
“Kominfo ini gunung masalah. Banyak masalah, di kepala saya banyak ini sebenarnya tapi saya tahan-tahan ini,” kata Budi Arie selepas pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023.
Lantas apa saja masalah yang menggunung di Kementerian Kominfo yang perlu diselesaikan menurut Budi Arie?
Persoalan yang perlu diselesaikan oleh kementeriannya, kata Budi Arie, mulai dari kedaulatan data, e-commerce, Internet of Things (IoT), hingga implementasi Artificial Intelligence (AI). Budi mengatakan, untuk menyelesaikan satu persatu setiap permasalahan, pihaknya akan segera melakukan rapat-rapat dan pembahasan secara internal.
“Nantilah detail-detail akan kami bahas, pokoknya yang teknis-teknis akan kami sampaikan,” tutur eks Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.
Budi Arie mengakui beratnya mandat yang diembannya di Kominfo. Ada banyak tantangan kudu dirampungkan, termasuk pembangunan infrastruktur digital. Dia mengungkapkan, usai pelantikan, Jokowi langsung memberinya sejumlah tugas. Di antaranya penyelesaian proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G hingga Information and Communication of Technology (ICT). Jokowi juga mengamanahinya membangun narasi Pemilu 2024 damai.
“Soal bagaimana platform yang meresahkan masyarakat harus dibereskan. Ekosistem digital harus menjadi tanggung jawab Kominfo,” kata Budi Arie dalam serah terima jabatan di Kominfo, Senin, 17 Juli 2023.
Pakar IT dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, turut memberikan beberapa catatan pekerjaan rumah alias PR yang harus dirampungkan Budi Arie. Menkominfo yang baru hanya punya waktu satu tahun dua bulanan sebelum pergantian pimpinan nasional. Heru meminta agar masalah hukum yang dihadapi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo bisa diselesaikan.
“Mampu menghadirkan Kominfo baru yang lebih bersih,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 17 Juli 2023.
Heru juga meminta penuntasan kasus kebocoran data yang terus muncul dan meningkat baik kuantitas maupun kualitas. Kemudian, menyiapkan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang akan efektif pada September 2024. Namun, menurutnya, yang terpenting adalah menyelesaikan target pemerintah Merdeka Sinyal yang sebelumnya digadang tuntas pada 2020.
“Kita berdoa saja agar tugas dan target Menkominfo dan Wamenkominfo yang baru dapat terwujud,” ujar Heru.
Untuk diketahui, jabatan Wamenkominfo adalah baru di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan, PR terberat yang harus dihadapi oleh Kemenkominfo di sisa periode adalah mewujudkan ICT yang baik. Menurutnya, kecepatan perubahan dunia sekarang sangat ditentukan oleh ICT.
Oleh sebab itu, pihaknya memperkuat Kemenkominfo dengan menambahkan jabatan Wamen. Eks wartawan Majalah Tempo dan mantan Pemred Jakarta Post Nezar Patria dipercayanya mengemban jabatan ini. Pihaknya juga bakal membentuk satuan tugas atau satgas dalam waktu dekat.
“Kami punya waktu yang sangat pendek satu setengah tahun kurang, yang berkaitan dengan kedaulatan data, AI, frekuensi, satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023.
Pilihan Editor: Budi Arie Jadi Menkominfo, Praktisi Keamanan Siber: Buktikan Kalau Bukan Jabatan Balas Budi
