TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah membangun ekosistem digitalisasi yang bisa memantau belanja pemerintah. Dia mencontohkan adanya e-Catalog yang mengurangi penyelewengan dana di daerah.
“Dari Rp 1.600 triliun belanja pemerintah per tahun itu kerja sama dengan KPK semua kita lakukan melalui e-Catalog. Sehingga kalau Anda lihat berkurang secara signifkan penyalahgunaan dana di daerah,” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Pada Selasa, 18 Juli 2023.
Luhut meminta agar capaian itu dihitung, karena fungsi KPK itu ada tiga yakni pendidikan, pencegahan, dan terakhir penindakan. Menurut dia, pemerintah fokus pada pencegahan. Selain e-Catalog, ada juga Aplikasi Pengawasan PNBP dan Tata Niaga Minerba (Simbara) untuk sistem logistik, dan single windows.
Menurut Luhut, digitaliusasi itu menghemat ratusan triliun dana pemerintah, bahkan meningkatkan pajak. “Jangan drama terus, ditangkap KPK, kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses. Saya sangat tidak setuju itu kampungan menurut saya, kalau pemikirannya gitu, itu ndeso,” tutur Luhut.
Dia menuturkan seharusnya pemikiran modern itu adalah semakin kecil orang yang ditangkap KPK, maka semakin banyak penghematan. Luhut menilai hal itu sebagai kesuksesan. Saat ini di sektor logistik, sudah mulai dari hemat 23 persen lebih cost logistic menjadi 16 persen.
“Tapi kami mau turun ke 11 persen. Karena di negara lain angkanya single digit jadi kita bertahap ini kan baru 3-4 tahun kita kerjakan,” ucap Luhut.
Pilihan Editor: Jabatan Terus Bertambah, Luhut Kembali Dikritik
