Sebab, telah menyeret Indonesia semakin dalam di pusaran kapitalisme global sebagai pemasok nikel setengah jadi dengan kapital raksasa Cina sebagai aktor utama.
Dengan industri antara dan industri hilir domestik yang belum beroperasi hingga kini, kata dia, industrialisasi berbasis ekstraksi dan pengolahan nikel yang terkonsentrasi hanya di Morowali, Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, justru menjadi sangat terintegrasi dengan pasar global.
Menurut Yusuf, ketiadaan permintaan pasar domestik membuat produk setengah jadi dari smelter-smelter nikel nyaris seluruhnya diekspor. Dengan begitu, manfaat penciptaan nilai tambah dari hilirisasi justru dinikmati oleh industri di luar negeri.
"Glorifikasi keberhasilan hilirisasi dengan merujuk nilai ekspor nikel dan produk turunannya, justru menjadi ironi besar," beber Yusuf.
Lebih jauh, dia menilai kebijakan hilirisasi tambang layak dievaluasi. Tanpa rencana transfer teknologi, penguasaan industri oleh entitas domestik, perlindungan lingkungan hidup yang ketat, serta pengembangan industri hilir secara simultan, kata dia, kebijakan hilirisasi hanya akan menjadi instrumen industrialisasi negara lain dengan hanya sekedar menjadi tempat relokasi industri kotor yang sangat tidak ramah lingkungan.
"Sekaligus menjadi pemasok barang setengah jadi yang murah ke kapitalis global," tutur dia.
IMF sebelumnya melalui dokumen bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia."Direksi mencatat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilir dari perusahaannya komoditas mentah, seperti nikel," kata IMF dalam dokumen tersebut, dikutip Minggu.
Meski begitu, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambahan dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi.
IMF juga menilai kebijakan tersebut harus diinformasikan oleh analisis biaya-manfaat lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas. "Dalam konteks itu, direksi meminta pertimbangan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," beber IMF.
Pilihan Editor: Terkini: Hipmi Dukung Jokowi Tolak Usulan IMF, Syarat JIS Menjadi Stadion Piala Dunia U-17
