TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pemerintah tetap konsisten dan tegas pada pendiriannya untuk melakukan hilirisasi sumber daya. Hal ini seiring rekomendasi Dana Moneter Internasional alias IMF agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel, bauksit, dan komoditas lainnya.
"IMF sejak dulu suka mendikte. Dan menurut saya, rekomendasi IMF adalah suara negara-negara Eropa Barat yang menggugat soal hilirisasi nikel Indonesia di WTO (World Trade Organization)," kata Fahmy kepada Tempo, Jumat, 30 Juni 2023.
Pada November 2022, panel WTO di Despute Settlement Bodu (DSB) memang memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Namun, pemerintah akhirnya mengajukan banding pada 12 Desember 2022.
Merespons tantangan tersebut, Fahmy mengatakan Presiden Jokowi tidak boleh gentar. Sebab, kebijakan hilirisasi adalah langkah strategis untuk memberikan nilai tambah komoditas, sekaligus membangun ekosistem industri. Tujuan akhirnya, mengangkat perekonomian negara.
"Kalau kita takluk, tujuan mulia itu tidak tercapai," kata Fahmy.
Seperti diberitakan sebelumnya, IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indoonesia dalam dokumen 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.
Dalam dokumen itu, IMF menyampaikan kebijakan seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihsn Editor: Bahlil: Utang Kita Udah Selesai sama IMF, Terima Kasih Pemerintahan Sebelumnya
