Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Catat Penyaluran Pendanaan untuk PSN hingga Mei 2023 Rp 112,39 T

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menerima undangan Pertemuan Tim Pimpinan Regional Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (19 Juni 2023). ANTARA/HO-Kementerian Keuangan/FR
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menerima undangan Pertemuan Tim Pimpinan Regional Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (19 Juni 2023). ANTARA/HO-Kementerian Keuangan/FR
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pendanaan untuk proyek strategis nasional (PSN) mencapai Rp112,39 triliun hingga Mei 2023.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, mulai dari jalan tol hingga Ibu Kota Nusantara, dan disalurkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“LMAN telah membelanjakan Rp112,39 triliun terutama untuk pembelian lahan-lahan bagi pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin 26 Juni 2023.

Menurut Sri Mulyani, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk proyek strategis nasional yang tertinggi ialah untuk pembangunan jalan tol sebesar Rp95,49 triliun dan Ibu Kota Nusantara Rp60,26 triliun.

Sementara rincian realisasi lainnya adalah untuk bendungan Rp12,19 triliun, pelabuhan Rp800 miliar, dan irigasi Rp610 miliar.

Kemudian, air baku sebesar Rp64 miliar, jalur kereta api Rp3,088 triliun, dan kawasan strategis pariwisata nasional Rp85,24 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain untuk PSN, pembiayaan klaster infrastruktur lainnya juga disalurkan untuk pembangunan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Per 29 Mei 2023, dana pembiayaan investasi tahun 2023 untuk FLPP telah dicairkan sebesar Rp12 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga mencatat realisasi penyaluran rumah FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 82.361 unit dengan nilai Rp9,21 triliun per 31 Mei 2023. Realisasi tersebut tersebar di 380 kota/kabupaten.

Diketahui, belanja negara telah mencapai Rp1.005 triliun hingga Mei 2023 atau setara dengan 32,8 persen dari APBN. Sementara pendapatan negara sebesar Rp1.209,3 triliun atau setara dengan 49,1 persen dari total APBN 2023.

Dengan demikian, per Mei 2023, APBN 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp204,3 triliun atau mencapai 0,97 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) yang diperkirakan tahun ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Awal Mula Penyebab Konflik Proyek Rempang dan Janji Pemerintah

11 jam lalu

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Awal Mula Penyebab Konflik Proyek Rempang dan Janji Pemerintah

Konflik pulau Rempang menjadi perhatian banyak orang. Sebenarnya apa awal mula penyebab konflik ini? Berikut ini penjelasan serta janji pemerintah.


Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

2 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

Kemenkeu masih mematangkan regulasi mengenai pajak karbon, seiring dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon.


Strategi Anggaran Mewujudkan SDM Sehat dan Produktif

3 hari lalu

Strategi Anggaran Mewujudkan SDM Sehat dan Produktif

Pemerintah memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan pada 2024 sebesar Rp 187,5 triliun.


7 Cara Pemerintah Tangani Kasus Rempang, Warga Tidak Relokasi Tapi Digeser

3 hari lalu

Ratusan buruh Kota Batam yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam melakukan aksi demontrasi di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Senin (25/09). Selain menuntut kenaikan upah, massa juga menyampaikan dukungan kepada masyarakat Rempang, Kota Batam. TEMPO/YOGI EKA SAHPUTRA
7 Cara Pemerintah Tangani Kasus Rempang, Warga Tidak Relokasi Tapi Digeser

pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menuntaskan kisruh pembangunan Rempang Eco-City


Kemenko Marves Optimistis Rancangan Program Dana Hibah JETP Rampung Oktober Mendatang

3 hari lalu

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, saat ditemui di kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kemenko Marves Optimistis Rancangan Program Dana Hibah JETP Rampung Oktober Mendatang

Kemenko Marves mengungkapkan progres pendanaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).


Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

3 hari lalu

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa bersama narasumber lain saat Media Gathering Kemenkeu di Puncak, Bogor, Selasa (26/9/2023). ANTARA/Imamatul Silfia
Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi dalam memperkuat penerimaan perpajakan pada 2024. Apa saja strategi yang dijalankan?


Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

3 hari lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

Kemenkeu sedang mengembangkan sistem pelaporan keuangan satu pintu atau Financial Reporting Single Window.


Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

3 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

Kemenkeu mengatakan kebijakan perpajakan pada 2024 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi .


Bukan 28 September, Bahlil Undur Deadline Relokasi Masyarakat Pulau Rempang

4 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukan 28 September, Bahlil Undur Deadline Relokasi Masyarakat Pulau Rempang

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengundur tenggat waktu relokasi masyarakat Pulau Rempang.


LRT Bali Bakal Dibangun dengan Pendanaan Kreatif, Bagaimana Skemanya?

4 hari lalu

Suasana di rangkaian kereta dan stasiun LRT Jakarta pada Sabtu, 2 September 2023. Tempo/Ninda
LRT Bali Bakal Dibangun dengan Pendanaan Kreatif, Bagaimana Skemanya?

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN atau Bappenas Ervan Maksum menjelaskan pembangunan kereta rel ringan alias light rail transit atau LRT Bali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.