TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama dua anak buahnya di Kementerian Pertanian, yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi.
KPK telah melakukan penyelidikan sejak awal 2023. Penyelidikan itu bermula dari laporan masyarakat. Juru bicara KPK Ali Fikri KPK berujar sudah melakukan klarifikasi dan penelaahan kepada pihak pelapor dan pihak lainnya. Klarifikasi itu dilakukan sebagai upaya pengumpulan bahan keterangan untuk menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.
Meski masih dalam tahap penyelidikan, sejumlah ekonom dan pengamat pertanian berpendapat kasus ini perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih, kasus korupsi sudah sering terjadi di sektor pertanian. Berikut tiga catatan dari para pengamat ihwal kasus tersebut.
1. Rancangan program pertanian perlu dibenahi
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai perlu ada pembenahan rancangan program berdasarkan data yang valid. Data penerima program bantuan harus berdasarkan by name by address. Terlebih, menurutnya, sudah banyak teknologi yang dapat membantu proses validasi data ini.
"Sebab korupsi merupakan salah satu penghambat sektor pertanian, mulai dari korupsi benih, pupuk sampai Alsintan (alat dan mesin pertanian)," tutur Bhima saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Juni 2023.
2. Pemeriksaan ulang anggaran
Bhima juga menyarankan pemeriksaan ulang setiap item dalam penyusunan anggaran program pertanian. Pasalnya, ia menemukan seringkali ada alokasi anggaran yang tidak relevan dengan program yang sedang digarap. Hal tersebut merupakan indikasi terjadinya korupsi, sehingga pengawasannya perlu diperketat.
Akibatnya, ucap Bhima, alokasi belanja di sektor pertanian tidak seluruhnya berkorelasi dengan kenaikan produksi pangan. Kemudian petani juga dirugikan karena tidak memperoleh haknya. Petani yang berpotensi meningkatkan efisiensi waktu tanam dengan bantuan alat pemerintah menjadi terpaksa bekerja secara manual.
