TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah membeberkan sejarah panjang kasus korupsi di sektor pertanian. Hal itu berkaitan dengan penyelidikan KPK ihwal kasus dugaan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dua anak buahnya.
"Sejarah korpusi di sektor pertanian dan pangan tentu sudah banyak terjadi. Itu menunjukkan sektor ini cukup punya peluang terjadinya korupsi," tutur dia saat dihubungi, Rabu, 14 Juni 2023.
Ia mengungkapkan berbagai praktik korupsi yang terjadi di sejumlah program Kementan. Di antaranya program cetak sawah, program tanam bawang putih, impor daging, dan pengadaan benih.
Misalnya program cetak sawah di Ketapang yang kemudian berujung pada kasus korupsi pada 2016. Said berujar upaya peningkatan produksi padi menjadi terhambat karena perluasan lahan tidak terjadi.
Lalu kasus korupsi dalam program wajib tanam bawang putih pada 2018 lalu. KRKP melakukan kajian untuk melihat praktik korupsi pada program ini. Hasilnya, KRKP menemukan ada lebih dari empat titik praktik korupsi yang muncul dalam aturan dan kebijakan soal ini.
Hasil dari program itu pun tak signifikan. Seperti diketahui, produksi bawang putih di Tanah Air tidak pernah bertambah. Dengan demikian, impor komoditas ini pun terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Kemudian praktik korupsi pada kasus daging sapi pada 2020. Saat itu, terjadi penyelewengan kuota impor yang berimbas pada produksi daging dalam negeri. Semakin besar kuota impor, ucap Said, maka berimplikais pada tertekannya produksi dan harga dan produksi daging di dalam negeri.
Belum lagi praktik korupsi pada program bantuan sarana dan input pertanian. Dia menilai, program tersebut sangat mungkin terjadi dan sampai saat ini belum terungkap.
