TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah merespons penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Syahrul dan dua anak buahnya diduga melakukan tindakan korupsi di Kementerian Pertanian.
Walaupun masih dalam tahap penyelidikan, dia menilai hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama. "Sebab ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan pangan cukup punya peluang terjadinya korupsi," kata Said saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Juni 2023.
Sembari menunggu informasi lanjutan dari KPK, Said menilai kasus ini patut disorot. Terlebih sejarah korupsi di sektor pertanian dan pangan tentu sudah banyak terjadi. Misalnya kasus cetak sawah, program tanam bawang putih, impor daging, pengadaan benih dan lainnya.
Selain karena melibatkan banyak petani dan pelaku, dia menjelaskan praktik korupsi terjadi lantaran rantai nilai yang panjang. Sektor pertanian merupakan sektor yang besar dan berkaitan dengan program dan anggaran yang besar pula.
Selama ini, kata Said, peluang terjadinya korupsi di sektor ini sangat besar. Apalagi keterlibatan publik dalam pengawasan pada program dan kebijakan terkait, masih sangat lemah.
Ditambah praktik korupsi ihwal bantuan sarana dan input pertanian. Ia menilai program itu juga sangat rentan dikorupsi.
Lebih jauh, ia menyebutkan, jika Syahrul dan anak buahnya terbukti melakukan praktik korupsi, hal itu dapat berimbas pada produksi dan kesejahteraan petani. Mimpi untuk mensejahterakan petani dan berdaulat pangan pun, menurut Said, hanya akan menjadi wacana belaka.
Musababnya, koruptor sejahtera karena korupsi sementara petani tetap saja berkubang dengan kemisikinan. "Daulat pangan yang dicita-citakan undang-undang akan hanya jadi angan-angan," kata dia.
Selanjutnya: Jika dugaan korupsi ini betul-betul terbukti...
