TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Mahfud Md menjelaskan soal 33 Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.
LHA itu diungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu, 7 Juni 2023
"Yang paling riil itu 33 kasus, 33 surat (LHA) yang selama ini belum berkembang, dikembangkan lagi oleh KPK. Kan itu surat kami. Itu nilainya Rp 25 triliun. Selama ini enggak jalan, kan kita memang kirim surat yang tidak jalan," kata Mahfud di Komplek Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 9 Juni 2023.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut, LHA itu termasuk dalam transaksi janggal senilai Rp 349 triliun yang ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Mahfud juga sudah membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) untuk menelusurinya. "Jadi jangan bermimpi 'Pak Rp 349 triliun kok tak ada kabar', ya itu berkembang. Bagus yang menilai itu ada," ucap dia.
Selain itu, Mahfud mengatakan mantan Kepala PPATK Yunus Husein dan Muhammad Yusuf, dan ekonom Faisal Basri (tenaga ahli Satgas TPPU) juga mengatakan bahwa proses menindaklanjuti kasus tersebut tidak bisa selesai sehari.
"Itu hukum suratnya dibuka satu per satu, 300 surat ya kan kalau sudah satu masalah hukum itu selesainya berbulan-bulan muncul satu. Tapi kita harus mulai, agar selanjutnya berhenti, sehingga ada penataan " tutur Mahfud.
Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan daftar nama bekas pejabat Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi mencurigakan dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI pada Rabu, 7 Juni 2023. Dia menyebut bahwa KPK menerima laporan hasil analisis atau LHA PPATK dari Satgas TPPU yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
"Dari 33 LHA PPATK tersebut, nilai transaksi di dalam LHA PPATK tersebut sebesar Rp 25.363.874.885.910 (atau sekitar Rp 25,3 triliun)," kata Firli, Rabu, 7 Juni 2023 seperti dikutip dari rapat kerja Komisi III DPR yang ditayangkan lewat YouTube.
Selanjutnya: Firli merincikan, dari 33 LHA itu sebanyak ...
