TEMPO.CO, Jakarta - Target operasi penuh Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada pertengahan Agustus 2023 ini terancam molor. Pasalnya, Kementerian Perhubungan bersama tiga pihak konsultan diketahui telah menunda rencana tersebut.
Penundaan operasi penuh proyek patungan Indonesia dan Cina senilai US$ 7,3 miliar ini terungkap dari sebuah dokumen internal berjudul “Progress Update”. Dokumen internal yang dikutip Reuters itu, menyebutkan kemungkinan target operasi komersial kereta cepat tertunda hingga Januari 2024.
Operasi komersial penuh ini baru bisa dilakukan pada awal tahun depan setelah memastikan pembangunan semua konstruksi rampung per 31 Desember 2023. Kemenhub dan tiga konsultan yakni Mott MacDonald, PwC, dan firma hukum lokal Umbra merekomendasikan hal tersebut dalam dokumen internal tertanggal 14 Mei 2023.
"Ada risiko target pengoperasian komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis dalam laporan tersebut, seperti dilansir Reuters, Kamis, 8 Juni 2023.
Sebelumnya, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pengoperasian secara komersial KCJB akan dimulai pada April 2023 dan menjadi persembahan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).
Menurut para analis, gembar-gembor kereta cepat beroperasi penuh pada April lalu berhubungan dengan peresmian KCJB sebagai hadiah HUT RI ke-78 hanyalah siasat partai politik menjelang pemilihan umum 2024.
Hal tersebut di antaranya disampaikan oleh analis hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah. "Penundaan lebih lanjut hanya akan menjadi amunisi bagi pihak oposisi untuk menyerang," ujarnya.
Serangkaian kemunduran operasi penuh kereta cepat ini dikhawatirkan bakal menodai kredibilitas Cina untuk mengembangkan megaproyek lainnya di Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar se-Asia Tenggara.
Sebelumnya, seperti yang sudah sering diberitakan, pembangunan jalur kereta sepanjang 142 kilometer tersebut telah melebihi anggaran awal hingga US$ 1,2 miliar dan terlambat empat tahun dari jadwal semestinya.
Berbulan-bulan sebelum peluncuran komersial yang diusulkan pada Agustus mendatang, proyek KCJB ini pun sempat dilanda masalah baru. Salah satunya adalah peserta konsorsium Cina yang menginginkan sertifikat kelayakan operasional penuh untuk jalur tersebut meskipun stasiun belum lengkap.
Proses restrukturisasi yang tengah berlangsung di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.—sebuah perusahaan konstruksi milik negara dengan saham minoritas tidak langsung pada konsorsium KCJB—bisa jadi akan terpengaruh akibat berlarut-lartunya pekerjaan ini.
Pasalnya, dokumen internal lain menunjukkan, perusahaan konstruksi pelat merah itu pun telah memiliki nilai outstanding payment yang cukup besar, dan jika diakumulasikan tembus hingga US$ 381,75 juta.
Selanjutnya: Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, memastikan...
