TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara mendapatkan surat undangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam undangan tersebut, Kiara bersama puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diajak untuk melakukan focus group discussion (FGD) ihwal kebijakan penambangan pasir laut, termasuk untuk ekspor.
Kiara pun menyatakan penolakannya terhadap undangan itu. "Kiara dengan tegas menolak untuk hadir pada acara FGD tersebut. Sejak awal kami menolak praktek penambangan pasir laut dengan dalih apapun," tutur Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati dalam keterangan tertulis pada Rabu, 7 Juni 2023.
Susan mengatakan penyampaian undangan itu dilakukan mendadak, yakni pada 7 Juni 2023 pukul 16.36. Menurutnya, langkah tersebut terkesan hanya sebagai formalitas. Sehingga Kiara menilai tidak ada niat yang serius untuk mengundang pada aktivis lingkungan dalam diskusi tersebut. Terlebih, pertemuan itu dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau yang dinilai menunjukkan sasaran eksploitasi pasir laut nantinya.
Di sisi lain, Susan juga berujar KKP tidak memahami metode FGD karena diskusinya hanya dihadiri oleh sekelompok orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan sesuai bidangnya. Sementara FGD, menurut Susan, seharusnya tidak menggunakan narasumber ahli karena setiap peserta yang diundang adalah narasumber dalam diskusi tersebut.
Pada prinsipnya, ia menggarisbawahi bahwa apapun yang dibuat oleh KKP tidak sejalan dengan visi dan misi yang dijunjung Kiara. Pasalnya, dia menjelaskan kebijakan KKP selalu menyudutkan masyarakat pesisir dan nelayan, serta merampas dan mengikis ruang hidup mereka.
Kiara memohon audiensi dengan KKP terkait isu laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang merugikan masyarakat. Namun, Susan mengungkapkan KKP tidak menanggapi permohonan tersebut dan selalu berpihak pada pihak yang menghancurkan lingkungan laut dan pesisir di berbagai kasus.
Salah satu permohonan audiensi yang pernah Kiara sampaikan adalah ihwal reklamasi di Pantai Minarga Manado, Sulawesi Tenggara. Karena itu, Kiara menyatakan akan tetap berdiri bersama dengan masyarakat pesisir, nelayan, dan perempuan nelayan untuk melawan segala bentuk eksploitasi kekayaan alam laut Inonesia yang dilakukan pihak mana pun.
