TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menanggapi soal pemerintah yang tetap menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024. Target tersebut serang disampaikan oleh beberapa menteri, termasuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, sudah lama mendapatkan banyak kritik, bahkan dari Bank Dunia (World Bank),” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 7 Juni 2023.
Terakhir, dia melanjutkan, Bank Dunia memberikan kritik atas target tersebut karena target angka kemiskinan ekstrem 0 persen ini adalah target yang dianggap "terlalu mudah" diraih. Alasannya karena ukuran garis kemiskinan yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan ekstrem terlalu rendah.
Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara di kategori lower middle income countries, Bank Dunia menggunakan ukuran batasan kemiskinan internasional berdasarkan US$ purchasing power parity (PPP). “Yakni sebesar US$ 1,9 PPP sebagai batas extreme poverty dan US$ 3,2 PPP sebagai batas poverty,” kata dia.
Dengan ukuran extreme poverty US$ 1,9 PPP, angka kemiskinan Indonesia pada 2022 hanya tinggal 1,5 persen. Yusuf menilai, ini adalah angka kemiskinan ekstrem, yang ditargetkan oleh pemerintah menjadi 0 persen pada 2024.
Dengan ukuran US$ 1,9 PPP tentu target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 menjadi terlihat akan mudah tercapai. “Pemerintah sendiri menghitung angka kemiskinan ekstrem pada 2022 ada di kisaran 2 persen,” tutur Yusuf.
Bahkan, kata dia, Bank Dunia memberikan saran, untuk evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan yang lebih baik. Seharusnya Indonesia tidak lagi menggunakan ukuran US$ 1,9 PPP, namun menggunakan ukuran US$ 3,2 PPP.
Selanjutnya: “Menurut saya, rekomendasi Bank Dunia ini sangat baik ..."
