TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir meminta penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 3 triliun untuk PT Industri Kereta Api atau INKA. Hal ini untuk produksi penambahan gerbong-gerbong baru.
"Karena itu ketika kami rapat dengan Menteri Perhubungan, Menko Marinves, Menteri Perindustrian, setelah kami memetakan, memang harus ada penambahan modal dari INKA untuk mengantisipasi pertumbuhan kereta api, untuk penambahan gerbong-gerbong barunya," kata Erick Thohir pada rapat kerja bersama Komisi XI di Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.
Pada kesempatan itu, Erick Thohir juga menuturkan penumpang kereta jauh lebih banyak dibanding yang diperkirakan. Sehingga, dia menilai pembangunan infrastruktur akan menjadi catatan dan permasalahan baru ketika ekonomi dunia pulih usai Covid-19, meski masih ada geopolitik dan problem supply chain.
"Memang untuk mengikuti supply daripada kebutuhan kereta api, salah satunya dengan melakukan impor tetapi harus diiringi produksinya sendiri. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Ebitda (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) dari INKA masih negatif," ujar Erick.
Oleh sebab itu, Erick Thohir mengatakan harus ada penambahan modal untuk INKA. Lebih jauh, dia menjelaskan INKA sudah memiliki pabrik berkualitas. Salah satunya di Banyuwangi yang bekerja sama dengan perusahaan Swiss Steadler untuk menyuplai kebutuhan gerbong kereta api di Asia Tenggara.
"Ini yang tentu harus kita dorong sehingga penyehatan dari INKA ini membutuhkan penambahan Rp 3 triliun, sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dan juga peningkatan-peningkatan jumlah kereta api. Kalaupun ada impor, seminimal mungkin yang kita minta karena itu hanya menutupi gap kebutuhan 6 hingga 7 bulan ke depan," tutur dia.
Impor KRL bekas masih belum diputuskan. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku masih menunggu dua data final dari INKA dan KCI. "Dari INKA, (data) soal berapa besar kemampuan memproduksi gerbong," ujar Erick Thohir ketika ditemui di kantornya, Kamis, 25 Mei 2023.
Data lainnya adalah kenaikan jumlah penumpang. Sehingga jika kedua data tersebut sudah keluar, kata dia, Kementerian BUMN bisa melakukan sinkronisasi dan memutuskan berapa gerbong yang bisa dibuat di dalam negeri dan berapa yang diimpor.
AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Investigasi Global ERC: Pengerukan dan Ekspor Pasir Laut Terbukti Merusak Lingkungan dan Melanggar HAM
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
